Headline

Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.

Fokus

Sejumlah negara berhasil capai kesepakatan baru

SDM Indonesia Harus Dikelola oleh Pemerintahan yang Baik

M Ilham Ramadhan Avisena
01/5/2019 16:30
SDM Indonesia Harus Dikelola oleh Pemerintahan yang Baik
Silaturahmi dan Sarasehan Tokoh Masyarakat dan Sesepuh Bangsa(MI/Ramdani)

MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan kebesaran demokrasi Indonesia harus dijaga oleh generasi penerus. Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki harus dikelola dengan melalui pemerintahan yang baik.

Pengelolaan SDM yang baik dapat dilakukan dengan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk menata dengan baik.

"Sumber daya manusia Indonesia ternyata bagus sekali, tinggal bagaimana kita mengelolanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang pokok dari diskusi panjang tadi," ujar Mahfud usai menghadiri pertemuan dengan tokoh bangsa di kediaman BJ Habibie, Jakarta, Rabu (1/5).

Terkait demokrasi, Mahfud menyebut Indonesia baru membangun usai 65 tahun merdeka yang diprakarsai Habibie. Sehingga, selama 20 tahun terakhir ini, Indonesia dalam kondisi semakin maju. Kemajuan dalam berdemokrasi, seyogianya tidak lantas runtuh usai momen pesta demokrasi berlangsung. Perbedaan pilihan politik seharusnya tidak dijadikan alasan untuk membuka kesenjangan kesatuan bangsa.

"Pemilu yang sekarang ini jangan membawa mundur lagi dari kemajuan kita di bidang demokrasi. Kita yang datang di sini berasal dari kelompok politik atau pilihan politik berbeda-beda tapi membawa pesan yang sama. Mari bawa bangsa ini dan kawal jalannya Pemilu ini sampai berkahir dengan sebaik-baiknya. Sesudah itu kita bersatu, jangan sampai terpecah lagi," tutur Mahfud.

Baca juga: Habibie: Kemerdekaan dan Kebebasan Jamin SDM Berkualitas

Mahfud juga mengatakan, Habibie berpesan kepada kedua pasang calon presiden untuk menunggu hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Persoalan tidak terima dengan hasil, dapat dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"KPU akan menentukan, kalau ada ketidakberesan atau kecurangan, sampaikan di sana. Kalau tidak puas lagi di situ, masih ada Mahkamah Konstitusi. Nah itu prosedur hukumnya," imbuhnya.

"Kemudian prosedur politiknya, tadi Gus Sholah dan yang lainnya sampaikan untuk dibawa ke arah persatuan. Membawa semangat berbangsa dan bernegara, tetapi tetap bersatu, karena pemilu itu untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang membawa kita maju. Sehingga jangan berpecah hanya karena pemilu yang lima tahunan," sambung Mahfud.

Mahfud menegaskan pertemuan hari ini menyepakati ihwal tidak ada hal yang mengkhawatirkan di tengah hangatnya situasi politik saat ini.

"Kita semua optimistis, insya Allah bangsa ini bersatu kembali. Apalagi ini mau bulan puasa, kata Pak Habibie kita berdoa bersama-sama, memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kita bangsa bertuhan, Tuhan Yang Maha Kuasa," tuturnya.

Sementara itu, istri almarhum KH Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah, menyatakan, mereka yang memenanhi pilpres harus bersikap bijak, pun yang kalah harus menerima hasilnya.

Kepada dua pasang calon yang terpilih, Sinta mengharapkan Indonesia tetap berpegang teguh pada UUD 45 dan Pancasila.

"Ada UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI. Itu pilar kita yang akan menopang rumah yang akan kita bangun, jadi kalau memutuskan segala sesuatu, yang empat ini jangan ditinggal," pesannya.(OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya