Isu Negatif Terhadap KPU Melonjak 70 Kali

PASCAPEMUNGUTAN suara 17 Apil lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sasaran utama isu negatif di media sosial, dibandingkan isu pasangan calon presiden dan wakilnya.

Peneliti pada Research Centre for Politics and Government (Polgov) Fakultas Isipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr Abdul Gaffar Karim, mengemukakan isu negatif terhadap KPU lewat media sosial ini sebenarnya sudah muncul sejak sebelum pemungutan suara.

"Hanya saja pascapemungutan suara, frekuensinya meningkat hingga 70 kali dibanding sebelumnya," kata Abdul Gaffar Karim, Senin (29/4).

Peningkatan isu negatif ini jelasnya, ditengarai akibat adanya pertentangan antar pendukung kedua paslon dalam menanggapi hasil quick count, dan minimnya pendidikan dan pengetahuan politik di kalangan pemilih. Gaffar lebih jauh mengatakan sebelum pemungutan suara, kedua paslon menjadi sasaran utama isu negatif. Dibandingkan terhadap kedua paslon, isu negatif terhadap KPU termasuk paling rendah.

Selanjutnya frekuensi isu negatif terhadap kedua paslon cenderung menurun pada hari pelaksanaan pemilu. Namun pascapemungutan suara, isu negatif terhadap KPU justru mengalami kenaikan

"Ada peningkatan sekitar 70 kali lipat terhadap KPU atau tiga kali lipatnya isu negatif terhadap paslon," ujar pengajar Departemen Politik dan Pemerintahn Fisipol UGM ini.

Menurut dia, peningkatan frekuensi isu negatif terhadap lembaga KPU ini tidak lepas dari pro kontra antar kedua pendukung paslon dalam menanggapi pemenang pilpres setelah munculnya hasil hitung cepat yang dilakukan para lembaga survei.

"Di medsos ada pro dan kontra terhadap hasil quick count," katanya.

Selain pertentangan hasil hitung cepat, banyaknya isu negatif yang diarahkan ke lembaga penyelenggara pemilu menurutnya disebabkan masih minimnya pendidikan politik di kalangan para pemilih.

"Pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat sangat diperlukan agar tidak muncul efek dari isu negatif dalam pemilu," sarannya.

Ia menambahkan, meski isu-isu negatif ini tidak akan mempengaruhi legitimasi Pemilu dan tidak akan menurunkan kepercayaan masyarakat secara umum kepada Komisi Pemilihan Umum.
 
"Mengganggu iya, membuat gaduh iya, tetapi tidak akan menurunkan legitimasi pemilu itu sendiri," ujarnya.

Sementara Wegik Prasetyo, anggota peneliti PolGov lainnya menyampaikan dari analisis big data peta percakapan isu negatif pada 12-22 April lalu berhasil mengumpulkan sebanyak 15.486 twit terkait isu negatif terhadap masing-masing paslon serta KPU.

baca juga: Upaya Delegitimasi Pemilu Sebaiknya Dihentikan

Meski tidak semua twit negatif ini memiliki identitas lokasi namun dari hasil pantauan PolGov, lokasi twit negatif terbanyak berasal dari  Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.031 twit dan DKI Jakarta 856 twit. Selanjutnya untuk sebaran isu negatif setelah pemilu 17 April ditemukan sekitar 13.030 twit negatif. Dari jumlah tersebut prosentase terbesar diarahkan ke KPU sebagai sasaran isu negatif.

"Target isu negatif ke KPU sekitar 54 %, ke paslon 01 sekitar 32,3% persen dan ke paslon 02 sekitar 12,9 %,," pungkasnya. (OL-3)