Real Count KPU masih Mungkin Berubah

PROSES penghitungan manual atau real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mencapai angka 47,53% dari total 813.350 TPS. Dari perolehan sementara diketahui pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Amin masih unggul dibandingkan nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga.

Meski telah hampir setengah dari total suara dihimpun KPU, masyarakat dinilai masih harus bersabar hingga seluruh suara dihimpun. Perubahan masih mungkin saja terjadi dalam proses penghitungan selanjutnya.

"Kalau kemungkinan (berubah) tetap saja ada. Karena dua hal itu suaranya masih belum masuk semua, dan yang menjadi patokan hasil akhir adalah hasil hitung manual yang masih berjalan," ujar peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadil Ramadhani, saat dihubungi, Minggu, (28/4).

Fadil mengatakan, signifikan atau tidaknya perubahan yang mungkin terjadi, sangat tergantung sebaran wilayah yang tersisa dan belum masuk dalam data perhitungan KPU. Itu karena setiap daerah memiliki kepadatan dan perolehan suara yang bervariasi.

"Signifikan atau tidaknya di Situng KPU, mesti dilihat proporsinalitas sebaran daerah dari suara yang masuk. Karena ada beberapa daerag yang pemilih padat, ada yang jarang. Dan itu akan sangat berpengaruh terhadap signifikan atau tidaknya hasil penghitungan," ujar Fadil.

Baca juga: Situng KPU untuk Pileg Capai 17,72%, PDIP Teratas NasDem Keempat

Mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, mengatakan bahwa perubahan hasil penghitungan masih sangat mungkin terjadi. Itu karena metode penghitungan manual yang dilakukan KPU dilakukan tidak mematok pada perwakilan wilayah.

"Karena di metode KPU itu mana data yang masuk ya itu yang digunakan untuk ke data mereka yang sekarang sudah 47% itu. Tidak menggunakan metode perwakilan provinsi atau wilayah gitu," ujar Hadar.

Dengan begitu kemungkinan terjadi perubahan masih sangat besar. Masyarakat diminta untuk bersabar menunggu proses penghitungan benar-benar rampung.

"Jadi jangan dulu klaim kemenangan, kawal terus proses yang masih berjalan di tingkat kecamatan saat ini. Agar kalau ada kecurangan lebih mudah diprosesnya," ujar Hadar. (OL-1)