Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggapi pernyataan politikus partai Demokrat, Andi Arief yang menyatakan Romahurmuziy sengaja mengulur waktu pemeriksaan di KPK.
Pernyataan itu terlontar dalam cuitannya di twitter pagi tadi, "Kabarnya Romi tidak sakit. Sengaja buying time pemeriksaan. Melalui istrinya dia mengancam pada seorang petinggi negara akan membongkar dana pilpres jika tidak dilindungi. Kabarnya pra peradilan jalan menolong. Halo KPK," tulisnya di akun pribadi @AndiArief__ pagi tadi, Kamis (25/4).
Menanggapi pernyataan itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan, pembantaran kepada Romi merupakan rekomendasi dari pihak rumah sakit dan KPK tidak berwenang menentukan lamanya masa pembantaran.
"Kami harus menunggu bagaimana informasi dari pihak rumah sakit. Jadi bagaimana informasi dari dokter atau kepala Rumah Sakit Polri itu jadi dasar bagi KPK untuk memutuskan apakah mencabut pembantaran atau masjih pembantaran," ujar Febri.
Baca juga: Sidang Praperadilan Romi Ditunda Dua Pekan
Dari rekomendasi itu, lanjut Febri, Romi masih diharuskan untuk rawat inap di rumah sakit dan tidak memungkinkan untuk melakukan rawat jalan di rutan KPK.
"Ketika ada keluhan di rutan maka dokter KPK melakukan pemeriksaan. Jika dipandang tidak bisa ditangani di dokter rutan, maka dibawa ke RS. Selanjutnya dari RS melakukan pemeriksaan yang lebih komprehensif untuk menentukan perlu rawat inap atau tidak. Jika rawat inap, maka KPK lakukan pembantaran. Jadi pembantaran bergantung pada hasil diagnosa dan rekomendasi dokter RS apakah perlu rawat inap atau tidak," tandasnya. (OL-4)
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan pendidikan Islam.
Berikut perbincangan Media Indonesia dengan Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar mengenai ekoteologi, intoleransi, dan kurikulum cinta.
KPK mengungkap adanya dugaan manipulasi fasilitas yang diterima sejumlah jamaah haji dalam kasus korupsi kuota haji Kemenag
KPK menggeledah dua lokasi terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024 pada Rabu (13/8).
Penyidik KPK menyita sebuah mobil dan sejumlah dokumen dari penggeledahan terkait korupsi kuota haji
Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad, menjelaskan, regulasi ini bertujuan memastikan proses rekrutmen berjalan transparan, akuntabel, dan menghasilkan pengurus profesional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved