Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
BERDASARKAN hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei ada 9 parpol lama hasil Pemilu 2014 yang kembali mengisi kursi di DPR.
Jika DPR hasil Pemilu 2019 mayoritas diisi oleh anggota hasil pemilu sebelumnya, maka kinerja mereka diprediksi tidak mengalami perubahan signifikan.
Demikian dikatakan peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Djadijono disela-sela diskusi Evaluasi Pileg dan Potret Parlemen Baru, di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (25/4).
Menurut dia, 9 parpol lama yang bakal melenggang ke Senayan ialah PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, PKS, NasDem, Demokrat, PAN, dan PPP.
"Jika dugaan ini benar, maka mereka akan berpotensi mengabaikan jerih payah para petugas di TPS, bahkan tidak menghargai para pahlawan demokrasi yang gugur dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu serentak 2019," ujarnya.
Baca juga : Pileg 2019 Dinilai Milik Partai NasDem
Kinerja legislasi DPR periode 2014-2019 dinilai sangat buruk. Catatan itu, sambung dia, terlihat dari banyaknya rancangan undang-undang (RUU) yang belum dituntaskan.
Hingga Maret 2019, dari total 245 RUU yang masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas hanya 25 RUU saja yang akhirnya disahkan menjadi UU.
Bahkan, selama 2018 DPR juga berulang kali memutuskan perpanjangan pembahasan RUU. Padahal, menurut Pasal 143 Tata Tertib DPR, durasi waktu pembahasan RUU menjadi UU maksimal tiga kali masa sidang.
Namun, terang dia, dalam kenyataannya pada akhir masa sidang dan atas permintaan alat kelengkapan dewan (AKD) yang membahas RUU, rapat paripurna DPR selalu saja menyetujui perpanjangan waktu pembahasan tanpa disertai alasan yang jelas.
"Ada 17 RUU yang telah diperpanjang waktu pembahasannya lebih dari 5 kali masa sidang. Bahkan, ada RUU yang dimintakan perpanjangan waktu pembahasannya lebih dari 10 kali masa sidang, yaitu RUU KUHP dan RUU Wawasan Nusantara," pungkasnya. (OL-8)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut.
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved