Masyarakat Diminta Jaga Kerukunan dan Perdamaian Pasca-Pemilu

PESTA demokrasi pemilihan umum lima tahunan yang paling bersejarah dengan menggabungkan pemilihan presiden dan legistlatif telah berlangsung pada Rabu (17/4) kemarin.

Hal ini menunjukkan kematangan demokrasi bangsa ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Karena, pemilu merupakan saluran demokrasi yang menjamin partisipasi publik dalam menentukan masa depan bangsa.

Namun, beberapa bulan sebelum pelaksanaan pemilu, masyarakat dibuat tegang dan bahkan terpecah karena perbedaan pilihan. Berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan saling menjelek-jelekkan satu sama lain banyak bermunculan baik di media sosial maupun di dunia nyata.

Padahal, ajang pemilu sejatinya merupakan sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan nilai dan falsafah Pancasila. Karena, pemilu bukanlah untuk memecah belah persaudaraan, tempat menabur caci maki, apalagi menabur kebencian antarsesama

Dengan telah berakhirnya pemilu, Guru Besa Fakultas Ilmu Tabiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr Dede Rosyada MA, meminta kepada seluruh masyarakat untuk bisa menjaga kerukunan dan perdamaian di negeri ini.

Karena menjaga kerukunan dan perdamaian itu merupakan bagian dari nilai-nilai luhur yang ada pada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa  

"Pemilu sudah dilaksanakan. Sekarang kepada masyarakat luas, mari kita sama-sama untuk menjaga kerukunan, kedamaian dan menjaga rasa keadilan bagi semua orang.

Karena itulah hakikatnya demokrasi Pancasila, yakni demokrasi yang memiliki nilai-nilai luhur kejujuran, yang bukan semata-mata menghantarkan kemenangan," ujar Prof Dede di Jakarta, Kamis (18/4).

Lebih lanjut ia menjelaskan, masyarakat sejatinya melihat ajang pemilu itu sebagai sebuah proses demokrasi untuk memperkuat legitimasi bangsa. Bukan memanfaatkan pemilu untuk mendahulukan kepentingan seseorang atau kelompok yang dapat memecah persatuan, tapi harus lebih mengutamakan kepentingan bangsa.

"Biarkan mereka yang mendapat dukungan masyarakat memimpin bangsa ini, karena itu adalah mandat untuk membawa perubahan dalam rangka kemajuan bangsa.

Setidaknya dalam aspek ekonomi, perdagangan, pemajuan sains dan teknologi yang akan membantu memperkaya barang-barang komoditas yang bisa dijual ke pasar global," ujar mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Tak hanya itu, menurutnya, masyarakat juga harus bisa melihat pesta demokrasi ini adalah upaya untuk membangun bangsa demi memperkuat dan merawat persaudaraan sesuai demokrasi Pancasila. Yang mana Indonesia adalah negara demokrasi yang dilakukan serempak demokrasi dalam politik dan ekonomi.

"Dan demokrasi dalam bidang politik ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi dalam pemilihan umum lima tahunan untuk memilih Presiden dan Wakil Presdien, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota," ujar Prof Dede.

Baca juga: Jokowi Optimistis Real Count Sama dengan Quick Count

Dia menyakini bahwa dalam konteks partisipasi politik semua masyarakat berpandangan sama untuk berpartisipasi. Namun dalam konteks kontestasi pasti masyarakat terbelah, baik kalangan akademisi, birokrat, maupun masyarakat profesional akan larut dalam kompetisi.

"Namun setelah pemilu mereka semua harus kembali ke pangkuan ibu pertiwi, bahwa semua anak bangsa adalah satu sebagai bangsa Indonesia yang diikat oleh kesamaan cita-cita menuju masyarakat maju berkeadilan," ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, rasa persaudaraan sebangsa dan se-Tanah Air akan mengalahkan egoisme kepentingan politik masing-masing. Akan tetapi, bagi para pekerja partai dan pekerja politik, emosi kemenangan dan kekalahan bisa mengalahkan rasionalitas mereka sendiri.

"Untuk itu, kita patut mengimbau agar mereka semuanya bisa kokoh dalam persaudaraan kebangsaan, jaga keutuhan bangsa, dan perkuat kesatuan demia masa depan bangsa Indonesia," kata mantan Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama ini.

Prof Dede juga meminta kepada masyarakat baik yang berpartisipasi atau tidak dalam Pemilu 2019 dan juga kepada pihak-pihak yang menjadi tim pemenangan satu paslon untuk dapat menciptakan prinsip  kekeluargaan, gotong royong, musyarawah mufakat sesuai nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila.

Hal ini agar sesama masyarakat tidak saling mencaci maki atau menabur kebencian usai pelaksnaan Pemilu tersebut.

"Sebaiknya semua tanya hati nurani masing-masing, sudahkan kita jujur dengan diri kita, bahwa kemenangan itu bukan kemenangan paslon atau calon anggota parlemen kita.

Tetapi kemenangan itu untuk bangsa yang telah melaksanakan pemilu dengan baik. Karena siapa pun pemenangnya adalah pemenang untuk kita semua," katanya.

Diakuinya, banyak tokoh agama, tokoh nasional, maupun tokoh publik yang masuk dalam kontestasi ini, sehingga kehilangan legitimasi untuk didengar oleh seluruh lapisan masyarakat, dan mereka kehilangan figur yang bisa menjadi rujukan semua orang yang berbeda kepentingan.

"Dalam konteks ini, masyarakat hanya bisa berpegang pada ajaran yang mereka anut, bahwa persaudaraan kebangsaan merupakan bagian dari perilaku beragama.

Oleh sebab itu, masyarakat tidak harus larut dalam saling menyalahkan satu sama lain, biarkan sistem yang mengelola semua proses demokrasi ini," ujarnya.

Untuk itu, dia meminta kepada para tokoh tersebut untuk bisa memberikan cerminan atau contoh kepada masyarakat bahwa menjaga persaudaraan demi keutuhan bangsa itu lebih diutamakan daripada harus menjelek-jelekkan para paslon.

Prof Dede juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat terutama beberapa hari ke depan saat penghitungan suara hasil pemilu untuk tidak menyebarkan hoaks ataupun membuat spekulasi yang dapat memancing suasana menjadi panas.

Dia meminta kepada masyarakat untuk mempersilakan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penghitungan suara secara manual, sehingga akan diperoleh hasil yang lebih akurat. (OL-1)