Mahfud MD: Rakyat Sudah Lakukan People Power

GURU Besar Ilmu Hukum Tata Negara, Mahfud MD menegaskan rakyat Indonesia secara konstitusional telah melakukan people power pada 17 April lalu.
People power ini, katanya, untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia sendiri yang dilakukan melalui pemilihan umum. Kepada wartawan di kediamannya, Maguwoharjo, Mahfud MD menegaskan, tidak perlu ada people power yang lain. "Sekarang tinggal menunggu hasil penghitungan suara yang secara resmi akan diumumkan Mei mendatang," tegasnya.
Menurut Mahfud, pelaksanaan pemilu yang baru lalu memang ada beberapa hal yang masih kurang. Namun secara umum sudah berjalan dengan baik. Ia
menegaskan, memang ada kecurangan namun tidak banyak dan tidak mengganggu legitimasi pemilu itu sendiri. Karena itu ia mengajak baik masyarakat maupun elite saat ini tenang dan tidak perlu melakukan gerakan-gerakan yang justru dapat megganggu.

"Saya tinggal di desa di Dusun Sambilegi, Desa Maguwoharjo, Depok, Sleman. Tenang-tenang saja. Masyarakat juga tetap tenang," imbuhnya.

Pada saat seperti sekarang ini, Mahfud menegaskan tidak ada satu pihak pun yang kemudian dapat mengklaim telah menenangi pemilu atau pilpres.

"Pihak pasol nomor urut 01 maupun 02, saat ini tidak dapat mengklaim telah memenang pilpres. Karena memang belum ada pernyataan resmi dari
lembaga penyelenggara Pemilu, yakni KPU," kata Mahfud mengingatkan.

baca juga: OKI Puji Keberhasilan Pemilu di Indonesia

Dia juga menambahkan, baik hasil yang diperoleh melalui quick count yang  dilakukan lembaga survei maupun exit poll atau pernghitungan sendiri, bukan merupakan hasil resmi.

"Bukan. Quick count atau exit poll atau apa pun itu, bukan merupakan hasil resmi. Hasil resmi pemilihan umum dan pemilihan presiden akan
diumumkan oleh KPU Mei mendatang," tegasnya.

Setelah diumumkan, lanjutnya, ada waktu untuk melalukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. " Ini untuk adu argumen jika ada keberatan-keberatan."
Oleh karena itu, jelasnya, tidak perlu kemudian mengambil langkah yang di luar yang sudah ditentukan oleh hukum. Jika ada, ujarnya, polisi maupun TNI dapat mengambil langkah untuk menjaga keamanan dan bahkan keselamatan bangsa dan negara.  (OL-3)