Wapres Minta Pilpres dan Pileg Dipisah

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan agar pemilihan umum serentak antara pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dengan pemilihan anggota legislatif (pileg) harus dikaji ulang. Kalla mengusulkan pilpres dan pileg dipisahkan kembali pada saat pelaksanaan Pemilu 2024. "Saya tadi sore bicara dengan ketua-ketua partai, semuanya mempunyai pandangan sama bahwa proses pemilu kali ini rumit dan sulit," kata Wapres di Jakarta, kemarin.

Menurut JK, dampak dari pemilu serentak ini ialah kurangnya atensi dari masyarakat terhadap pileg, padahal pemilihan legislator tidak kalah pentingnya dengan pilpres. Mengingat pileg menentukan kualitas pembuat kebijakan pemerintah selama 5 tahun ke depan. "Oleh karena itu, harus dievaluasi dan solusi yang sependapat ialah kembali memisahkan pileg dan pilpres," ujarnya.

Dari pengamatannya selama masa kampanye 7 bulan dan di hari pemungutan suara, Rabu (17/4), JK menilai perhatian masyarakat terkuras pada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Padahal, pelaksanaan kampanye antara pilpres dan pileg berlangsung bersamaan. "Masalahnya sendiri ialah pileg itu tenggelam karena ramainya pilpres, justru pileg itu kurang mendapat perhatian, termasuk dari media sendiri. Oleh karena itu, harus dievaluasi dan semua sepakat harus dievaluasi ulang," katanya.

Sebelumnya, JK kerap kali berpendapat bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia merupakan pemilu paling rumit di dunia karena dalam satu kesempatan masyarakat harus memilih lima entitas, yakni presiden dan wakil presiden, anggota DPR-RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Dampaknya juga, proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara akan memakan waktu yang tidak singkat.

Baca juga: Negara Asing Puji Kelancaran Pencoblosan Pemilu

Penghitungan di 809.563 TPS berlangsung selama 2 hari, sejak hari pemungutan suara hingga Kamis (18/4). Selanjutnya, rekapitulasi dilakukan bertahap, dari tingkat kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi, hingga berakhir di KPU RI pada 25 April-22 Mei. Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyayangkan sikap masyarakat yang hanya fokus ke pilpres daripada pileg. ICW khawatir apabila lembaga legislatif tidak diperhatikan akan menyebabkan persoalan serius dalam bernegara. Apalagi, lembaga ini berwenang dalam menentukan kebijakan publik berimplikasi pula dalam menentukan arah negara.

Pemilu lancar

Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan, pihaknya menyadari bakal terjadi berbagai dinamika dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Namun, dirinya meyakini Pemilu 2019 berjalan lancar. "Dinamika menjelang Pemilu 2019 merupakan hal yang wajar. Sebagai masyarakat, kita harus bersikap bijaksana menyikapi dan tetap menjaga suasana damai," katanya.

Tjahjo berharap, masyarakat bersabar menunggu hasil resmi oleh KPU dan mendukung penuh kerja KPU dan Bawaslu. "Mari kita dukung kerja penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu. Mari kita bersabar sampai hasil hitung resmi oleh KPU diumumkan," tukas Tjahjo

Di akhir keteranganya, Tjahjo mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemui kejanggalan saat mencoblos di TPS. "Jika merasa ada yang janggal saat mencoblos, silakan lapor ke petugas di lokasi. Hal ini berguna untuk menjaga situasi kondusif dan pemilu yang berkualitas," pungkasnya. (Dro/Ant/P-4)