Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
KERAJAAN Arab Saudi baru saja menambah kuota jamaah haji bagi Indonesia menjadi 231.000. Namun, kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), jumlah itu masih kurang. Pemerintah sudah mengajukan tambahan kuota menjadi 250.000 jamaah.
"Saya sudah menyampaikan pada Raja Salman agar diberikan tambahan lagi. Tapi belum dijawab langsung," kata Jokowi di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (16/4).
Baca juga: Cerita Jokowi Melobi Raja Salman Soal Penambahan Kuota Haji
Pemerintah Arab Saudi baru saja menambah kuota haji sebesar 10 ribu, dari semula 221 ribu jamaah menjadi 231 ribu. Kuota tambahan itu langsung berlaku pada 2020. Jokowi menjelaskan, penambahan kuota sebesar 10 ribu sebetulnya sudah diminta sejak lama. Namun baru dijawab resmi oleh Raja Salman dalam pertemuan di istana pribadinya, Minggi (14/4).
"Permintaan kita kemarin 250 ribu karena saya sampaikan calon-calon jemaah haji di Indonesia harus nunggu 35-40 tahun, berarti lahir harus sudah daftar," imbuhnya. (Pol)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved