Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI belum bisa memberi rekomendasi terkait kisruh pelaksanaan pemilu yang terjadi di TPS Konsulat Jenderal RI di Sydney, Australia, Sabtu (13/4) lalu.Bawaslu masih melakukan pendalaman termasuk soal keberadaan relawan salah satu pasangan calon presiden di TPS tersebut yang belakangan diketahui merupakan warga negara asing (WNA).
"Terkait kisruh Sydney, kami masih mengkaji data dari pengawas kami di sana juga berkoordinasi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri)," kata Ketua Bawaslu Abhan di sela-sela acara Election Visit Program di Jakarta, Selasa (16/4).
Baca juga: Soal Pemilu di Sydney, KPU Tunggu Rekomendasi Bawaslu
Hal serupa juga ia sampaikan saat ditanya mengenai keberadaan WNA di TPS Konsulat Jenderal RI di Sydney, Australia. WNA tersebut belakangan diketahui identitasnya bernama Samsul Bahri. Samsul merupakan WNA yang menjadi relawan salah satu pasangan calon.
"Tentu itu menjadi bagian dari klarifikasi lebih lanjut dari kami," tutur Abhan singkat.
Keberadaan WNA tersebut ramai menjadi perbincangan para netizen setelah videonya viral di media sosial. Dari video itu terlihat seorang pria yang mengenakan jas menemui WNI di luar pagar Konsulat Jenderal RI setelah TPS ditutup. Pria berjas itu belakangan diketahui bukan lagi WNI karena sudah memiliki kewarganegaraan asing. Ia diduga menjadi relawan salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden.
Keberadaan WNA yang diduga bernama Samsul Bahri itu menjadi bahan klarifikasi Bawaslu karena tidak seharusnya berada di area TPS yang merupakan wilayah Indonesia. (OL-6)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved