Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawaslu Pemilu (Bawaslu) RI memastikan akan menindaklanjuti setiap pengaduan atas dugaan kecurangan yang dilancarkan baik oleh Kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Tentu kami akan tindak lanjuti. Seluruh laporan akan kami tindak lanjuti," kata Ketua Bawaslu Abhan kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin (15/4) malam.
Sejauh ini, kata Abhan, Bawaslu belum menemukan adanya kecurangan. Menurut dia, berbagai insiden yang terjadi di luar negeri saat pencoblosan berlangsung, seperti misalnya di Hong Kong, belum mengarah pada kecurangan.
"Kecurangan di mana? Secara umum pelaksanaan pencoblosan di luar negeri ya baik," imbuhnya.
Baca juga : Besok, Bawaslu Sampaikan Klarifikasi Final Pemilu di Malaysia
Ia mengatakan sejumlah insiden terjadi lantaran antusias calon pemilih yang begitu tinggi. Mereka rela mengantre mulai dari pagi hingga sore hari.
"Itu semua soal teknis saja. Karena begitu konsentrasi pemilih banyak, maka banyak orang menunggu di jam-jam akhir sehingga sampai membludak. Secara umum enggak ada kecurangan, masih lancar saja. Enggak ada masalah menurut saya," cetus dia.
Ia lebih menyoroti soal pendataan pemilih. "Memang banyak pemilih yang pendataan pemilih yang kurang valid sehingga masih ada pemilih yang harusnya masuk (daftar pemilih), malah enggak terdaftar." (OL-8)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved