Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PUSAT Edukasi dan Riset Perpajakan Indonesia (PERKASA) berharap debat akan mengungkap strategi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk kebijakan perpajakan. Padahal kebijakan perpajakan menjadi salah satu strategi dalam membiayai berbagai program kerja yang telah direncanakan.
Pengamat Pajak Universitas Indonesia Haula Rosdiana mengatakan, para capres perlu mengenyampingkan ego sektoral dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Apalagi lembaga pajak merupakan ujung tombak lebih dari 70% penerimaan negara.
"Sehingga dengan besarnya kontribusi tersebut, pajak bukan hanya menjadi instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen keberlangsungan demokrasi," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (13/4).
Menurut dia, pembentukan lembaga pajak non kementerian oleh Presiden adalah hal yang konstitusional. Selain itu, lembaga pajak yang berada langsung di bawah kendali presiden juga adalah hal yang lumrah yang terjadi di banyak negara.
Oleh karena itu, PERKASA mendorong agar dalam debat pamungkas ini, KPU dan Panelis dapat menggali lebih dalam, dan mengelaborasi lebih jauh bagaimana strategi dan kebijakan perpajakan masing-masing paslon. Apalagi kebijakan perpajakan bisa menjadi pertimbangan pemilih yang juga sebagai objek pajak.
Baca juga: Prancis Incar Pajak dari Raksasa Digital
"Jangan sampai terulang lagi, sebagai negara demokrasi dengan hampir 80% sumber anggaran pembangunan diperoleh dari penerimaan pajak, masyarakat tidak mengetahui program pajak apa yang diusung setiap capres, dan lagi-lagi tidak dapat menjadikan hal tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih pemimpinnya," jelas dia.
Diharapkan pula pembahasan pajak tidak hanya mengutarakan target Tax Ratio saja, tetapi juga menjelaskan bagaimana strategi masing-masing pasangan calon untuk mencapai target tersebut. Terlebih pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi sebagian negara.
Bagi masyarakat dan dunia usaha, ada berbagai hal yang justru menjadi satu dampak positif apabila strategi dan kebijakan pajak, menjadi salah satu poin yang dikemukakan pada debat terakhir ini. Dunia usaha akan memiliki kepastian & keadilan berusaha sampai dengan lima tahun yang akan datang.
"Masyarakat pun akan memperoleh kesempatan untuk menghitung-hitung, benefit apa yang secara langsung akan berdampak bagi kemampuan ekonomis mereka terkait insentif-insentif pajak yang akan diberikan pemerintah yang akan datang," pungkasnya. (Medcom/OL-7)
Prabowo yang berlatar belakang militer membutuhkan sosok berpengalaman di bidang ekonomi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan restu kepada Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapres untuk capres Anies Baswedan.
Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar perlu mensosialisasikan capaian Partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
SEJUMLAH kader Partai Demokrat Jawa Barat mengaku tersinggung dengan pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dalam debat terakhir, Sabtu (13/4).
Tadi malam, pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan calon dengan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menutup debat kelima di Hotel Sultan, Jakarta.
Saat diminta oleh Prabowo untuk menjawab pertanyaan seputar pengembangan e-sport, Sandiaga mengatakan, "You wanna test your vice president."
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan pajak oleh marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Indef menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen di marketplace.
Pemerintah berupaya memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satunya membidik pengenaan pajak berbasis media sosial dan data digital di tahun depan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved