Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden nomer urut 01 Joko Widodo (Jokowi) melakukan kampanye akbar di Gedung Budaya Sabilulungan di Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/4). Dalam pidatonya, Jokowi menyebut Jawa Barat merupakan miniaturnya Indonesia.
"Mayoritas suku di sini memang Sunda namun suku-suku lain hidup rukun berdampingan. Selain Sunda, ada Batak, horas! Jawa? Sugeng Siang! Kulonuwun. Bugis? Apa kareba! Yang jelas saya sampaikan Bandung ini miniatur Indonesia. Semua suku dan agama ada," terangnya.
Baca juga: Tanpa Sarung Tangan, Jokowi Rasakan Salaman dengan Pendukungnya
Menurut Jokowi, warga Jabar semuanya hidup berdampingan dan rukun. Oleh karena itu, harus saling dijaga dan dirawat. Dalam kampanyenya, ia mengimbau agar warga Jabar hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 17 April 2019 mendatang.
"Tolong ajak kawan-kawan kita, tolong ajak saudara kita, rekan-rekan kita dan handai taulan untuk berbondong bondong ke TPS. Ajak mereka dan kalau bisa memakai baju putih. Karena yang akan dicoblos baju putih," tandas mantan Wali Kota Solo itu.
Kegiatan yang bertajuk 'Relawan Buruh, Apel Akbar Kesetiaan Tegak Lurus Untuk Jokowi' dimulai dari pukul 11.00 hingga pukul 13.00 WIB. Ribuan pendukung 01 tampak memadati gedung tersebut yang sebagian besar berasal dari relawan buruh. (OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved