IDE calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk memberikan uang pensiun kepada koruptor yang telah bertobat sebagai solusi untuk memerangi korupsi dipersoalkan sejumlah kalangan. Pendekatan itu dianggap sebagai bentuk toleransi terhadap korupsi dan bertentangan dengan undang-undang.
Pada kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Minggu (7/4), Prabowo mengatakan jika terpilih sebagai presiden dirinya akan memanggil para koruptor, meminta mereka bertobat, dan menyerahkan hasil korupsi. Lalu, dia akan memberikan sekian persen dari hasil korupsi sebagai bekal pensiun mereka.
Gagasan itu pun dianggap sebagai langkah mundur dalam pemberantasan korupsi. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, menilai sikap Prabowo tidak sejalan dengan semangat bangsa untuk memerangi korupsi.
“Sikap toleran kayak begitu justru tidak akan mengurangi perilaku korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia sudah ada tataran dan aturannya dalam undang-undang. Ada akibat hukum yang akan diberikan kepada para koruptor, salah satunya disita asetnya, disiksa badannya. Bukan justru menafkahi dalam bentuk uang (pensiun),” ujar Donal.
Dia tambahkan, gagasan Prabowo tersebut bertentangan dengan konsep pemberantasan korupsi dalam undang-undang. Donal juga mempertanyakan pernyataan Prabowo yang meminta para koruptor bertobat karena tobat merupakan urusan individu dengan Tuhannya, bukan pemerintah.
Ketimbang meminta koruptor bertobat, kata Donal, lebih baik bila Prabowo menawarkan kepada rakyat solusi yang jelas dengan menindak tegas koruptor. “Ketika ada kasus korupsi, diproses secara hukum, kemudian pelaku dipidana, aset dirampas. Menurut saya itu lebih efektif daripada tawaran-tawaran lain yang belum teruji.’’
Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menandaskan, semua pihak seharusnya zero tolerance pada koruptor. “Zero tolerance itu artinya tidak ada kompromi dengan koruptor. Untuk membuat negara ini benar-benar bersih, harus zero tolerance. Anda tidak boleh toleran satu dolar pun,” ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Namun, Saut enggan menanggapi secara khusus pernyataan Prabowo soal uang pensiun bagi koruptor. Dia hanya meminta semua pihak memberikan solusi yang inovatif dalam menangani korupsi. (*/X-8)
