Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PENGIBARAN bendera Nahdlatul Ulama pada kampanye akbar Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Lumajang, Kamis (4/4) silam, menunjukkan ketidaktahuan Sandiaga terhadap NU.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, Muchamad Nabil Haroen atau yang akrab disapa Gus Nabil menilai, Sandiaga Uno tidak memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
Menurut Gus Nabil, saat momentum pemilihan umum seperti ini, merebutkan suara warga Nahdliyin menjadi sangat penting. Banyak calon, baik presiden maupun legislatif, yang berlomba-lomba mendapatkan simpati dan suara dari warga Nahdliyin dengan berbagai cara.
Baca juga: NU Protes Sandiaga Kibarkan Bendera NU Saat Kampanye
“Sehingga wajar apabila ada salah satu calon wakil presiden yang ingin merebut simpati warga NU dengan mengibarkan bendera NU saat kampanye. Kini semakin jelas, mana NU tulen dan NU agak tulen. Saya yakin ia tidak memahami betul AD/ART NU,” ujarnya.
“Namun perlu diketahui, warga NU adalah pemilih yang cerdas. Pemilih yang dapat menilai apakah wakil tersebut mewakili NU atau tidak. Tentu saja hal itu dapat dilihat dari track record masing-masing kandidat. Bagaimana seorang kandidat itu mengabdi dan berkhidmat kepada NU,” terang Gus Nabil.
Kader NU tulen, tambah Gus Nabil, pasti akan tahu bahwa organisasi besar yang didirikan oleh ulama-ulama Nusantara ini digunakan untuk apa. “Warga nahdliyin tulen pasti dapat memilah antara politik untuk NU atau NU untuk politik,” pungkas Gus Nabil.
Sebelumnya, NU Lumajang melayangkan protes keras terhadap cawapres Sandiaga Uno yang sempat mengibarkan bendera NU dalam kampanye terbuka. Menurut pengurus NU Lumajang, apa yang dilakukan Sandiaga bisa memicu gesekan horizontal.
"Kami menyampaikan bahwa tindakan pengibaran 'bendera NU' dalam kegiatan kampanye politik semacam itu adalah bentuk pelecehan kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang dapat menimbulkan gesekan horizontal di tengah masyarakat," tutur Rais NU Lumajang Husni Zuhri dalam pernyataan yang dikutip pada Sabtu (6/4).(OL-4)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved