Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
WAKIL Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai bahwa pemilihan umum (pemilu) yang digelar secara bersamaan antara Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) menyebabkan efek buruk yang tidak terprediksi sebelumnya.
"Efek buruknya adalah Pileg yang tidak relevan, karena semua fokus tertuju pada pilpres," ujar Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/4).
Baca juga: Kompetensi ASN Kunci Kenaikan Dana Transfer Daerah
Lanjut Fahri, efek buruk ini yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Menurutnya, keinginan sebagian kalangan untuk menyederhanakan atau menyamakan waktu Pileg dan Pilpres menyebabkan biaya justru tidak berkurang. Selain itu, sambung dia, pileg menjadi tidak relevan karena kurangnya perhatian, maka anggota legislatif yang lolos nanti, terpilih melalui proses yang kurang selektif.
"Padahal pemilihan anggota legislatif sama pentingnya dengan pilpres. Presiden sebagai pelaksana pembangunan dan anggota legislatif sebagai pengawas pemerintahan itu, sama-sama peting. Tapi karena dipilihnya berbarengan, akhirnya saya kira tidak mendapat perhatian," cetus inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu.
Oleh karena itu, Fahri mengatakan bahwa sistem pemilu legislatif dan piplres dalam waktu yang bersamaan harus dikoreksi. Agar pemilihan anggota legislatif lebih berkualitas maka ia mengusulkan agar pemilihannya dilakukan melalui model distrik.
"Saya usulkan sebaiknya anggota DPR dipilih dengan metode sistem distrik, supaya dapilnya mengecil dan intensitas dia bertemu dengan konstituennya semakin kuat, Itu yang menyebabkan anggota DPR mengakar di dapilnya," pungkas anggota DPR RI dari dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. (RO/OL-6)
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 1 juta unit hunian vertikal setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah membantah kabar yang menyebut luas tanah rumah subsidi akan dipangkas menjadi hanya 25 meter persegi dengan luas bangunan 18 meter persegi.
Indonesia dan Qatar resmi menjalin kemitraan strategis untuk membangun satu juta rumah di Indonesia, sebuah proyek ambisius yang bertujuan mengatasi kekurangan perumahan di tanah air
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, akhirnya memberikan klarifikasi terkait keluhan 14 ribu pengembang yang menyatakan ketidakpuasan
Fahri Hamzah
Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan daya dukung ekonomi dunia yang fluktuatif, Jepang menawarkan konsep pembangunan perumahan, gedung, dan kota berkelanjutan untuk Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved