Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan pemerintah akan menindak siapa pun yang berusaha menghalangi tahapan pesta demokrasi di Papua.
Pernyataan itu diungkapkan Wiranto terkait ancaman boikot pemilu yang diduga disebarkan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) pimpinan Egianus Kogoya.
"Jadi, semua kegiatan yang menghasut, yang mengancam, yang menakut-nakuti hak pilih masyarakat itu tentu ada hukumnya. Ada aturan hukum karena ini demokrasi," tegas Wiranto kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (4/4).
Menurut dia, upaya pemerintah melawan aksi boikot sejalan dengan perintah UU. Pemerintah prinsipnya tidak ingin ajang lima tahunan terhambat dengan ulah kelompok separatis maupun pihak-pihak yang tidak menghendaki demokrasi berjalan.
Baca juga: TNI-AD Juara Lomba Tembak 12 Kali Beruntun
“Tinggal dicatat siapa yang bicara, kelompok mana yang bicara, langkah aksinya bagaimana, itu nanti kan ada hukumnya,” katanya.
Wiranto menambahkan, Indonesia merupakan negara demokrasi dan mempersilakan rakyat untuk menuangkan hak pilihnya sesuai konstitusi. Namun, jika realitasnya ada kelompok yang coba mengganggu dan mengancam masyarakat, hukum pasti ditegakkan.
"Karena ini negara demokrasi di mana sesuai konstitusi rakyat mendapat kesempatan untuk memilih pemimpinnya. Enggak boleh dirintangi. Itu hak rakyat,” pungkasnya. (OL-2)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved