Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Republik Indonesia, Joko Widodo akan mempertemukan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) dengan perbankan, dalam rangka mempercepat modernisasi industri pertanian.
Rencana tersebut disampaikan Jokowi saat bersilaturahmi dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Perpadi di GOR Diponengoro, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Rabu (3/4).
"Nanti setelah 17 April akan saya pertemukan dengan bank, supaya seluruh penggilingan padi memiliki dryer," katanya.
Selain Perpadi dan perbankan, pada pertemuan yang direncanakan digelar di istana negara itu Jokowi juga akan mengundang Gapoktan, dan Bulog.
Rencana mempertemukan Perpadi dengan bank ini muncul setelah Jokowi berdialog dengan Endang, salah seorang pemilik usaha penggilingan padi di Sragen. Perempuan yang sudah menggeluti usaha itu selama 18 tahun mengaku kegiatan produksi masih dilakukan secara manual, termasuk pengeringan.
"Pengeringan masih manual Pak, dijemur dipelataran," katanya.
Ketika ditanya mengapa tidak memakai dryer, Endang mengaku tidak memiliki dana untuk membelinya. Jokowi menilai hal seperti ini tidak bisa dibiarkan.
"Sekarang jaman modern. Kita sudah berpuluh-puluh tahun menjemur padi di jalan, di pelataran. Masa kita tidak ingin berubah," kata Jokowi.
Baca juga: Jokowi Mengaku Berat Badan Turun Gara-Gara Kampanye
Jokowi menegaskan, modernisasi penggilingan ini penting, bukan hanya untuk padi tetapi juga jagung. Kualitas beras dan jagung Indonesia selama ini rendah gara-gara pengeringan masih dilakukan secara manual.
Di samping itu, penggunaan dryer akan membuat produksi stabil, sehingga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan nasional dengan cepat.
Jokowi juga berharap, kedepan setiap penggilingan padi memiliki mesin pengemas modern. Jadi, gabah yang dimasukkan ke mesin giling ketika keluar sudah terkemas dengan rapi.
Mengakhiri pidatonya, Jokowi mengatakan kedepan kita menghadapi perubahan global yang sangat cepat. Kalau tidak cepat berubah, kita bisa tertinggal dari negara-negara lain.
"Kalau kita tidak merubah diri dari pola-pola lama, kita bisa tertinggal dari Laos dan Vietnam," katanya. (OL-3)
inDrive berupaya menjawab tantangan lonjakan permintaan penumpang di Bandung yang belum sepenuhnya diimbangi ketersediaan armada,
Kampanye #PlayMyWay dilakukan sepanjang 2025 dengan berbagai aktivitas yang merangkul berbagai pihak untuk menghadirkan pengalaman autentik.
Revisi UU Pemilu, pergeseran fokus dari sanksi pidana ke sanksi administratif yang dinilai lebih memberikan efek jera kepada peserta pemilu.
Kampanye di era digital menuntut kreativitas, komunikasi yang lebih terbuka, serta kemampuan membaca karakter pemilih.
BLP Beauty, merek kecantikan lokal yang didirikan oleh Lizzie Parra, bekerja sama dengan Du Anyam, sebuah kewirausahaan sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan
WARGA Jakarta dikejutkan oleh pemandangan tidak biasa pada Jumat, (18/7). Tiga unit mobil sport supercar dengan desain visual mencolok, bersama tiga truk LED bergaya futuristik,
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved