Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan biaya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mencapai Rp25 triliun sehingga setiap warga negara negara yang memiliki hak pilih harus menggunakannya dengan baik.
"Pileg dan Pilpres 2019 ini menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, sekitar Rp25 triliun," kata capres petahana Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye terbuka di Palembang Sport and Convention Center (PSCC) Sumatera Selatan, Selasa (2/4).
Baca juga: Erick Thohir Pastikan Tahun Ini Pemilu Bukan Sinetron
Ia meminta semua warga negara pemilik hak pilih menggunakannya dengan baik. "Saya mengajak kita semua, mari kita ajak saudara, tetangga untuk datang bersama sama ke TPS, jangan sampai ada yang golput," katanya.
Dalam kesempatan itu Jokowi mengapresiasi warga Sumsel yang telah sukses menyelenggarakan Asian Games 2018.
"Pada bulan Juli nanti dari Bakauheni ke Palembang sudah akan tersambung dengan jalan tol sehingga moblitas barang dan orang menjadi lebih baik dan cepat," katanya.
"Nanti trans Sumatera dari Aceh hingga Lampung dan sebaliknya akan tersambung pada 2024," katanya.
Ia juga meminta warga pendukung dan simpatisannya untuk meluruskan hoaks dan fitnah yang menyesatkan.
"Ini harus diluruskan, tolong kita dibantu meluruskan ini. Dari survei yang dilakukan 9 juta orang percaya dengan isu, hoaks dan fitnah yang menyebar," katanya.
Baca juga: Dituding Dukung Salah Satu Capres, Kemlu tak Akan Laporkan Rizieq
Jokowi juga mengenalkan program kartu yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Terakhir Jokowi mengajak hadirin berbondong bondong ke TPS pada 17 April 2019.
"Mari berbondong bondong ke TPS pakai baju putih karena yang akan dicoblos memakai baju putih," katanya. (Ant/OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved