Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) memuji kekuatan TNI sebagai salah satu militer yang paling disegani di dunia. Oleh karena itu, menurutnya, sudah sepatutnya rakyat Indonesia berbangga dengan reputasi TNI.
"Jangan sampai ada yang meremehkan dan menjelekkan TNI kita. Kita harus memberikan penghargaan, apresiasi, penghormatan kepada TNI. Kemarin ada kan yang jelek-jelekan TNI," ujarnya di hadapan belasan ribu pendukungnya yang memadati Palembang Sport and Convention Center (PSCC), Selasa (2/4).
Baca juga: Jokowi Tegaskan TNI dan Polri Harus Netral
Pernyataan Jokowi menanggapi penilaian Prabowo Subianto dalam debat di Hotel Shangri-La Jakarta, Sabtu (30/3). Kala itu, Prabowo menilai kekuatan TNI lemah ketimbang negara-negara lain.
Padahal, sambung Jokowi, sebagai negara besar, Indonesia harus memiliki kekuatan militer yang kuat. Hal itu terbukti dari kemampuan TNI yang selama ini berhasil menjaga kedaulatan negara.
"Karena TNI telah menjaga kedaulatan bangsa ini lebih dari 70 tahun. Sebagai negara besar, indonesia, kita tentu ingin mempunyai kekuatan TNI yang besar," ujarnya disambut riuh pekik pendukung yang mengelu-elukan calon presiden petahana itu.
Terlihat di antara rombongan kampanye Puan Maharani, Budi Karya Sumadi, dan Ryamizard Ryacudu, serta Ketua Tim Kampanye Nasional Erick Thohir.
Sebelum menyambangi PSCC, Jokowi dan Iriana Joko Widodo mengikuti arak-arak menggunakan kendaraan hias. Palembang Sport and Convention Center (PSCC).
Sepanjang jalan Jokowi dan Iriana melayani pendukung yang berebut berjabat tangan di tengah mobil hias yang berjalan pelan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga membagikan kaos berwarna putih bergambar dirinya bersama Ma’ruf Amin. (OL-6)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved