Minggu 31 Maret 2019, 07:40 WIB

RI Menangi Gugatan Rp6,68 Triliun di Pengadilan Internasional

Golda Eksa | Politik dan Hukum
RI Menangi Gugatan Rp6,68 Triliun di Pengadilan Internasional

Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi

 

PEMERINTAH memenangi gugatan arbitrase yang diajukan Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA) di peng­adilan Den Haag, Belanda.

Dengan demikian, pemerintah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar US$469 juta (setara Rp6,68 triliun).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri, mengatakan pemerintah menerima putusan itu melalui jaksa pengacara negara, Jumat (29/3). Putusan atas gugatan terhadap pemerintah itu merupakan hasil sidang yang digelar di Belanda, Agustus 2018.

“IMFA harus mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama proses arbitrase kepada pemerintah sebesar US$2,975,017 dan GBP 361,247.23,” kata Mukri.

Menurut Mukri, gugatan itu diajukan IMFA terhadap pemerintah pada 24 Juli 2015. Alasannya, IMFA menilai terjadi tumpang tindih izin usaha pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT Sumber Rahayu Indah (SRI) dengan tujuh perusahaan lain karena ketidakjelasan batas wilayah.

IMFA mengklaim pemerintah telah melanggar perjanjian India-Indonesia. Karena itu, pemerintah wajib mengganti kerugian kepada IMFA sebesar US$469 juta (Rp6,68 triliun).

Lebih jauh, lanjut Mukri, PT SRI merupakan badan hukum Indonesia, tetapi pemegang sahamnya ialah Indmet Mining Pte Ltd (Indmet) Singapura yang seluruh saham­nya dimiliki Indmet (Mauritius) Ltd,  sedangkan saham dari Indmet (Mauritius) Ltd dimiliki IMFA.

PT SRI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambang­an di wilayah Kecamatan Dusun Tengah dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

“Majelis arbiter dalam putusannya telah menerima bantahan pemerintah RI mengenai temporal objection. Pada pokoknya hakim menyatakan bahwa permasalahan tumpang tindih dan permasalahan batas wilayah merupakan permasalahan yang telah terjadi sebelum IMFA masuk sebagai investor di Indonesia. Karena itu, pemerintah RI tidak dapat disalahkan atas kelalai­an investor itu,” ujar Mukri.

Kasus tumpang tindih lahan di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Timur, itu bergulir sejak 2010. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Rudi Yulianto, mengharapkan kemenangan pada sidang arbitrase di Belanda.

“Harapannya memang menang. Saya mengapresiasi upaya Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas yang menyiapkan dan mengumpulkan data terkait perizinan PT SRI,” tandas Rudi. (Gol/Ant/X-3)

Baca Juga

MI/MOHAMAD IRFAN

Tak Usulkan Calon Kepala Otorita IKN, NasDem: Ketum Kami Tahu Batasan

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Jumat 28 Januari 2022, 16:31 WIB
Ketua Fraksi NasDem itu menyampaikan NasDem memiliki banyak kader mumpuni menjadi kepala otorita IKN Nusantara. Salah satunya eks Menteri...
Antara

ICW Nilai Pernyatan Jaksa Agung Bertentangan dengan UU Tipikor

👤Putra Ananda 🕔Jumat 28 Januari 2022, 16:30 WIB
Peneliti ICW menilai pernyataan Jaksa Agung terkait penghapusan hukuman pidana bagi pelaku korupsi di bawah Rp50 juta bertentangan dengan...
MI/Puji Santoso

Setneg: Aturan Turunan IKN Dibahas Setelah UU Diteken

👤Dhika kusuma winata 🕔Jumat 28 Januari 2022, 16:23 WIB
Tak hanya itu, imbuh Faldo, IKN juga sebagai upaya menghadirkan negara di pelosok negeri. Menurutnya, gagasan itu menjadi pikiran Presiden...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya