KPK Enggan Kaitkan Kasus Suap Bowo ke Kancah Pilpres

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan tertangkapnya anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso pada operasi tangkap tangan (OTT) kemarin jangan ditarik ke kancah perpolitikan, khususnya Pilpres.

"Jangan lari ke sana, ini penegakan hukum. Saya tidak melihat itu. Ini penegakan hukum jadi sama sekali kita tidak akan memainkan politik itu," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/3).

Baca juga: TKN Bantah Dana OTT Bowo Untuk Serangan Fajar Pilpres

Agus mengatakan, enggan menyimpulkan terlalu dini uang yang disita pada kasus suap tersebut berkaitan dengan serangan fajar yang dilakukan salah satu paslon pada Pilpres kali ini.

"Tidak, tidak ada mengenai simbol pada amplop. Saya waktu dilaporin pertama kali tidak ada," kata Agus.

Agus mengatakan akan menunggu temuan lebih lanjut dari penyidik KPK sebelum menyimpulkan apakah terlibat dengan Pilpres atau justru digunakan oleh Bowo sendiri.

"Nanti kita ikuti coba teman-teman penyidik kemudian menemukan apa. Kan, belum ditanya secara tuntas kepada yang bersangkutan," kata Agus.

Sebelumnya, KPK menetapkan anggota DPR Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka berkaitan dengan suap dalam pelaksanaan kerja sama pengangkutan di bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

Baca juga: Jokowi: Masyarakat Banyak Minta Pembagunan Infrastruktur

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan tiga tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, kemarin.

Menurutnya, 84 kardus yang berisi uang dengan total Rp8 miliar diduga akan digunakan Bowo Sidik Pangarso untuk 'serangan fajar' dalam Pileg 17 April mendatang. (OL-6)