Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MENGHADAPI debat keempat presidensial, Jokowi Widodo (Jokowi) mengaku tidak memilik persiapan khusus. Namun, ia mengaku akan menyiapkan sejumlah data jika dibutuhkan guna menjawab pertanyaan panelis debat.
"Ya, dilihat saja nanti malam. Apa sih yang harus disiapkan. (Data) tergantung pertanyaan. Tidak ditanya data, masa keluarin data," ujarnya saat ditemui seusai menjalani salat Jumat di Masjid Baitussalam, Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/3).
Baca juga: Rehat Kampanye Sejenak, Jokowi Pilih Bekerja di Istana Bogor
Tema yang diangkat dalam debat keempat ialah ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional. Jokowi mengaku tidak lagi melalukan simulasi dengan pasangannya Ma'ruf Amin menghadapi debat yang akan digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3).
"Simulasi apa? (simulasi debat). Enggaklah. Dulu hanya yang (debat) pertama dengan Kiai Ma'ruf. Setelah itu biasa saja," pungkasnya. (OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved