Politisasi SDA Marak Jelang Pemilu

DIREKTUR Program dan Riset The Habibie Center Mohammad Hasan Ansori menyebut politisasi sumber daya alam (SDA) marak jelang pemilihan umum. Pintu masuknya berawal dari balas budi politik.

Hasan menyebut sebabnya ialah dukungan finansial dari perusahaan pengelola SDA ke politisi tertentu. "Ini yang membuat negosiasi kencang sekali jelang pemilu," kata Hasan di seminar nasional bertajuk Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Jakarta Pusat, kemarin.

Dari faktor itu, politisasi SDA dimulai. Dilanjutkan dengan jual beli pengaruh untuk pengelolaan. Sejumlah perusahaan pun akan berlomba-lomba memberikan uang sebanyak-banyaknya.

Selain itu, sikap koruptif akan berlanjut ke mekanisme setoran rutin. Misalnya, dalam prosedur penerbitan izin usaha Pertambangan (IUP). Perusahaan yang menerima izin itu, tak bisa begitu saja lepas.

"Harus sering setor, baik itu ke dinas, ke partai politik, maupun pihak terkait agar aman. Jika tidak, dia (koruptor) ambil orang lain untuk dititipkan ke IUP anda, sehingga ujungnya ribut," kata Hasan.

Hal ini, kata dia, dikategorikan sebagai masalah loyalitas terkait dengan pengelolaan SDA. Perilaku koruptif semakin menjadi-jadi karena iklim tersebut diterapkan. Semakin loyal perusahaan, semakin awet izin yang dikeluarkan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, mengatakan pengelolaan sumber daya alam serta energi menjadi hal yang paling dibutuhkan bagi masyarakat saat ini.

"Kita perlu gagasan untuk memperbaiki negara dan kesejahteraan rakyat terkait dengan kebijakan mengelola energi dan SDA, termasuk udara, tanah, dan hutan. Apa yang akan dilakukan kedua capres untuk memastikan bagaimana kita mendapatkan kemakmuran dan kedaulatan," kata Fabby Tumiwa beberapa waktu lalu

Menurut Fabby, perlu penekanan prioritas apa yang akan dijalankan oleh Jokowi atau Prabowo, nanti jika terpilih. (Ins/Mal/P-1)