Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta. KPK menangkap tujuh orang dari berbagai unsur dalam operasi senyap itu.
"Jadi total yang dibawa ke kantor KPK ada tujuh orang. Ada yang dari unsur direksi BUMN, kemudian ada driver atau pengemudi, dan pihak swasta. Jadi dari tiga unsur tersebut, totalnya tujuh orang," kata juru bicara KPK Febri Diasnyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/3).
KPK juga menyita sejumlah uang dalam operasi itu. Febri tidak merinci jumlah sitaan itu, tapi uang tersebut terdiri dari pecahan dolar Amerika Serikat dan rupiah.
Febri menjelaskan kasus ini diduga berkaitan dengan distribusi pupuk dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Uang itu diduga diserahkan untuk memuluskan distribusi itu.
Baca juga: Tujuh Orang Dibawa ke KPK
"Transaksi ini, atau dugaan penyerahan uang tersebut, dindikasikan, terkait distribusi. Yang pasti ada kebutuhan distribusi pupuk dari salah satu BUMN yang memproduksi dan mengelola pupuk. (Distribusi) menggunakan kapal pihak swasta," kata Febri.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (27/3).
Sebanyak tujuh orang itu tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK. KPK memiliki waktu selama 1x24 jam untuk menentukan status tujuh orang itu. (Medcom/OL-2)
Simak rangkuman fakta dan keterangan ahli dari pihak pemohon maupun KPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas terkait prosedur penetapan tersangka dan kerugian negara
Saksi ahli KPK di sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas tegaskan penetapan tersangka UU Tipikor harus berdasar hasil audit kerugian negara yang nyata dan pasti.
Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK kembali melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di lingkungan Kantor Setda Kabupaten Pekalongan Jumat (6/3) siang terkait kasus korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
KPK agendakan pemeriksaan suami (Anggota DPR) dan anak Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait aliran dana korupsi Rp19 miliar dan PT Raja Nusantara Berjaya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved