Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengatakan praktik politik uang akan menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu.
"Politik uang membuat masyarakat tidak percaya pada proses Pemilu. Kalau muncul ide tidak percaya pada sistem tersebut, lalu apa gunanya proses ini?" ungkap Fritz ketika diskusi bertajuk Awas, Politik Uang, di Kekini, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).
Baca juga: Perludem: Sanksi Pelaku Politik Uang, Coret dari DCT
Fritz mengatakan, dengan praktik politik uang membuat masyarakat akan abai terhadap proses Pemilu yang tengah berjalan. Padahal, kata Fritz, dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut publik menjadi pilar penting dalam menghasilkan wakil rakyat yang sesuai dengan kompetensi, tanpa ada iming-iming uang.
"Pemilu bukan datang ke TPS saja, tapi publik tahu proses pemilu, tahu memilih siapa, percaya pada sistem, dan ada kepercayaan kepada Bawaslu dan KPU bisa melakukan tugasnya," kata Fritz.
Lebih lanjut, Fritz menjelaskan, praktik politik uang akan menjadikan publik lebih berorientasi kepada materil selama pemilihan, ketimbang prospek yang diberikan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
Fritz mengaku khawatir jika anggapan seperti ini tidak hilang dari pikiran publik, lantaran bisa membuat proses Pemilu ini menjadi tidak berdampak banyak terhadap kehidupan masyarakat pada masa yang akan datang.
Baca juga: NasDem Ingatkan Rakyat Untuk Tidak Golput
Kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu, sambung dia, tidak bisa dibandingkan dengan jumlah uang yang ditawarkan pada praktik politik uang. Sehingga, kata ia, sangat penting bagi semua pihak menyadari bahwa politik uang sangat merugikan siapa saja.
"Kepercayaan publik itu adalah harga yang paling mahal. Menurut saya semua harus sadar itu," kata Fritz. (OL-6)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved