Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor pusat PT Krakatau Steel, Jalan Industri, Cilegon, Banten. Setelah menyisir lokasi selama 12 jam, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan bukti elektronik yang berasal dari komputer PT KS.
"Bukti-bukti tersebut akan kami pelajari lebih lanjut untuk proses penyidikan ini," kata Febri melalui keterangan tertulisnya, Selasa (26/3).
Febri menjelaskan sejak Senin (25/3) siang sampai Selasa (26/3) dini hari, KPK menyisir 6 ruangan dalam proses penggeledahan, yakni Ruang Direktur Teknologi dan Produksi, Ruang Direktur Logistik, Ruang General Manager Blast Furnace Complex Krakatau Steel, Ruang Manager Blast Furnace Plan, Ruang GM Central Maintenance & Facility, dan Ruang Material Procurement.
Baca juga: Sempat Buron, Tersangka Suap Krakatau Steel Menyerahkan Diri
Lebih lanjut, Febri menjelaskan selain aspek penindakan, KPK juga meminta segenap jajaran PT KS serius berbenah, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali.
Pihaknya memahami PT KS sebagai salah satu BUMN yang berarti penting dalam produksi dan perekonomian di Indonesia. Sehingga, ujar Febri, upaya menjaga BUMN bersih dari korupsi adalah pekerjaan yang wajib jadi perhatian bersama.
"Apalagi keuangan BUMN juga termasuk keuangan negara. BUMN semestinya dapat memberikan contoh yang lebih kuat di sektor swasta. Agar bisnis dilakukan secara sehat dan pemisahan yang lebih tegas antara kepentingan Pribadi dan korporasi," pungkasnya.(OL-5)
SIDANG kasus pemblokiran Jalan Pantura dengan terdakwa dua pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, memasuki babak akhir.
KPK ingatkan artis yang masuk politik untuk belajar tata kelola pemerintahan. Hal ini merespons Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang berdalih tidak tahu hukum karena latarbelakang pedangdut
KPK mengungkap perusahaan milik keluarga Fadia Arafiq mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama 2025.
KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Fadia ditahan hingga 23 Maret 2026.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel usaha salon, restoran, hingga sejumlah mobil di rumah dinas yang diduga milik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
KPK ungkap detail OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan suap pengadaan 'outsourcing' di Pemkab Pekalongan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved