Daerah Rawan Konflik Pemilu Diprediksi Bertambah

PENGAMAT militer dan Strategi Propatria, Kusnanto Anggoro mengatakan dari 514 kabupaten atau kota, terdapat dua daerah yang berpotensi terjadi konflik pada Pemilu 2019.

"Sesuai temuan Bawaslu itu ada dua daerah yang dinyatakan rawan, yakni Lombok Timur dan Teluk Bintuni," kata Kusnanto ketika diskusi di PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (22/3).

Kusnanto menjelaskan daerah lainnya bisa pula berpotensi menjadi rawan konflik. Salah satunya adalah daerah yang memiliki penduduk paling banyak dan berada di kota besar, sehingga tersangkut secara langsung dengan kontestasi politik.

Kedua, kata ia, dari perputaran informasi masih berada di wilayah perkotaan yang penduduknya menggunakan media sosial.

"Yang menggunakan internet untuk tujuan politik pasti orang kota secara sosiologis, ya," kata Kusnanto.

Baca juga: Tindak Tegas Pengganggu Pemilu

Meski hanya pada dua daerah, Kusnanto mengatakan daerah rawan konflik bisa saja bertambah, jika dari aparat pemerintah tidak melakukan pencegahan terhadap ancaman konflik yang ada.

Ia mengatakan pimpinan TNI dan Polri mampu menegaskan kepada jajaran secara terukur dan menjelaskan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

"Serta, melaksanakan tindakan korektif terhadap aparat yang melakukan abuse of power. Kalau itu terjadi maka dilakukan disiplin secara akuntable," kata Kusnanto.

Dengan demikian, ia mengatakan akan timbul kepercayaan kepada aparat keamanan. "Saat ini memang aspek trust diperlukan oleh aparat keamanan," kata Kusnanto.

Lebih lanjut, ia mengatakan kemampuan TNI dan Polri dalam mengatasi konflik sudah baik. Tinggal bagaimana keduanya mampu menjalin komunikasi yang intens, terlebih ketika Pemilu.

"Kemarin kan sudah bagus, ada MoU, ada meeting pertemuan bersama, jadi bahwa kemampuan sinergi mereka, lebih baik pada tahun 2014," kata Kusnanto. (OL-4)