Karena Jokowi, Indonesia Catat Kemiskinan Terendah

EMPAT tahun lebih memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo telah menggulirkan banyak kebijakan yang memiliki dampak sosial dan ekonomi nyata dirasakan oleh masyarakat banyak.

Dalam periode berikutnya, 2019-2024, jika dipercaya kembali, Jokowi berencana menjalankan program "Indonesia Maju" yang memprioritaskan pembangunan manusia, daya saing ekonomi, seni dan budaya, supremasi hukum, pertahanan, dan keamanan. Program ini meneruskan berbagai capaian yang telah berhasil ditorehkan pemerintah selama ini.

Menurut pengamat ekonomi, Lana Soelistianingsih, meski ada beberapa target yang belum tercapai, namun berbagai kemajuan telah terlihat nyata dan patut mendapat apresiasi.

Bahkan, Kepala Ekonom di Samuel Aset Manajemen itu mengatakan keberhasilan pemerintah menurunkan tingkat pengangguran hingga 5,3%, mendekati target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yakni di angka 4-5% merupakan suatu prestasi positif.

“Dalam hal ketenagakerjaan sudah mulai dekat dengan target,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (20/3).

Baca juga: Mensos: Penurunan Angka Kemiskinan Sangat Signifikan

Keberhasilan pemerintah lainnya, yakni menurunkan rasio tingkat kemiskinan dari double digit menjadi 9,82% total populasi Indonesia juga patut di apresiasi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ini merupakan angka kemiskinan paling rendah dalam sejarah Indonesia.

“Jika kita melihat dalam dua tahun belakangan ini anggaran untuk bantuan sosial meningkat dari Rp138 triliun ke Rp180 triliun. Naiknya hampir Rp40 triliun, ini cukup membantu mengurangi kemiskinan. Jadi harus dilanjutkan,” kata Lana yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia.

Sementara itu, terkait target menurunkan ketimpangan ekonomi, yang masih dinilai cukup berat, perlu adanya kesinambungan kebijakan ekonomi jangka panjang yang disepakati pemimpin negara dari satu rezim ke rezim lainya.

“Khusus target Rasio Gini, dalam waktu dua tahun memang hanya turun 0,3%. Memang tidak mudah mengatur ketimpangan karena ketimpangan seperti gini koefisien itu terkait dengan tingkat pendapatan orang paling kaya dan tingkat pendapatan orang paling bawah. Ya kalau yang paling kaya makin kaya dengan cepat, yang paling bawah susah untuk mengejar. Disitu dil uar kontrol pemerintah,” ujarnya.

Lana juga memuji program tiga kartu sakti Jokowi, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Keberadaan tiga kartu tersebut menurut BPS cukup membantu mengurangi tingkat kemiskinan,

“Perbaikan secara terus menerus harus dilakukan. Mungkin di masa mendatang, bansos tidak hanya sekedar kasih uang tunai, tapi juga sebagai kail untuk menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan. Sekarang juga sudah bergulir dengan dana desa, itu pun juga meningkatkan ketenagakerjaan di pedesaan. Jangan sampai program ini terhenti,” jelasnya.(OL-5)