Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
BAWASLU menyebutkan KPU tidak maksimal melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2019 sehingga masih terjadi persoalan dalam daftar pemilih tetap.
"Ada satu kesimpulan bahwa coklit yang dilakukan ada kesalahan prosedur yang dilakukan KPU. Itu yang kami temukan," kata anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, dalam diskusi bertajuk DPT Pemilu, Kredibel atau Bermasalah?, di Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta Pusat, kemarin.
Menurutnya coklit yang tak maksimal mengakibatkan munculnya masalah daftar pemilih tetap (DPT) seperti DPT ganda atau munculnya warga negara asing pemilik KTP-E yang masuk DPT.
Bagja mencontohkan kasus yang luput dari prosedur saat coklit. "Misalkan 101 WNA yang masuk ke DPT akhirnya terungkap. Yang anehnya kami temukan makin banyak 200 WNA masuk dalam DPT yang banyak itu di Bali," jelas Bagja.
Bagja mengatakan hasil kajian yang pernah dilakukan Bawaslu menemukan dari 10 rumah yang didatangi langsung petugas coklit KPU, terdapat 1 hingga 2 rumah yang tak didatangi. Padahal dalam aturannya petugas coklit harus mendatangi setiap rumah agar masyarakat yang memiliki hak pilih bisa masuk DPT.
"Permasalahan coklit yang tidak sepenuhnya dilakukan dengan cara mendatangi rumah-rumah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," jelas Bagja.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini me-nyarankan pembuatan surat suara tidak lagi bergantung pada DPT, tapi berdasarkan proyeksi.
"DPT harus tetap dimuta-khirkan. DPT karakternya dinamis, DPT akan terus berubah selama ada yang meninggal, ada yang baru menjadi WNI, atau sebaliknya. Makanya DPT harus terus dimutakhirkan sampai hari H. Menurut saya, seharusnya surat suara tidak merujuk pada DPT, tapi berdasarkan proyeksi. Jadi DPT terus bisa dimutakhirkan," ujar Titi.
Hingga saat ini KPU telah mencoret 370 data WNA yang masuk DPT Pemilu 2019. Mereka tersebar di 19 provinsi di Indonesia. Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Bali menjadi tiga provinsi tertinggi dengan data WNA pemilik KTP-E yang masuk DPT. (RZ/*/Ins/Ant/P-1)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved