Jusuf Kalla Anggap Wajar Menteri Menyimpan Dana Operasional

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menilai uang yang terdapat di ruangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin merupakan uang operasional Menteri. Menurut Wapres merupakan suatu hal yang wajar jika seorang menteri menyimpan uang operasionalnya di ruang kerjanya.

"Lazim dong, namanya kan kas kecil ya kan. Itu juga Menteri ada dana operasionalnya dan itu cash dana operasionalnya," tutur Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (19/3).

Menurut Wapres pasti setiap orang menyiapkan dana cash di kantornya untuk hal hal yang penting. Sehingga jika memang kantornya di geledah tentu akan ditemukan uang, yang umumnya digunakan untuk membeli sesuatu yang mendadak.

Baca juga: KPK Bidik Menag Lukman Hakim

Dalam kaitan jual beli jabatan, Wapres menlai secara sistem sebetulnya sudah baik dengan menggunakan sistem open biding. Namun diirinya menyadari bahwa jika melihat banyak kepala daerah yang diperiksa KPK juga sebagai akibat dari fee untuk jabatan.

"Jadi dimana-mana dapat terjadi, bisa saja. Tetapi untuk pejabat khususnya eselon I kan tidak mudah. Karena di samping mengalami seleksi kemudian seleksi akhir, Presiden dan saya harus menyeleksi lagi di TPA. Jadi itu memang tidak semudah," tutur Jusuf Kalla.

Sedangkan untuk eselon II tidak ditangani oleh Presiden dan Wapres, melainkan hanya setingkat Menteri langsung dan memang berpotensi terjadi di banyak tempat. Akan tetapi Wapres berharap dalam kasus ini bukan dalam kaitan tersebut. Dirinya menyerahkan semuanya kepada penegak hukum dalam menjalankan prosesnya.

Agar kedepannya kasus yang sama tidak terulang kembali, Wapres berharap kedepannya prosesnya dapat berjalan dengan lebih terbuka dan transparan.

"Katakanlah Panselnya. Panselnya kan harus ada juga dari luar. Ada juga dari masyarakat, independen. Jadi kalau itu diikuti kan tidak terjadi apa-apa. Terkecuali tadi ada di luar prosedur yang terjadi," pungkas Wapres.

Sebelumnya kemarin penggeledahan di ruang Menag dan ruang lainnya dilakukan tim penyidik KPK, Senin (18/3). Sejumlah uang dalam rupiah sekitar Rp180 jutaan dan dalam USD ada sekitar 30 ribu USD ditemukan dari ruang Menag, termasuk dokumen-dokumen, salah satunya berkaitan dengan salah satu tersangka pemberi suap ke Romahurmuziy.

KPK sebelumnya menyatakan Romahurmuziy diduga mengatur proses pengisian jabatan untuk Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

KPK menyebut Haris Hasanuddin menyetor uang Rp 250 juta ke Romahurmuziy. Sedangkan Muafaq memberikan uang Rp 50 juta pada Jumat (15/3) sebelum akhirnya dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. (OL-4)