Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSATUAN Tunanetra Indonesia (Pertuni) Jakarta menepis berita hoaks adanya 80% kesalahan pada templat braille surat suara.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengimbau masyarakat untuk berhati-hati menerima informasi.
"Jangan langsung dipercayalah, cross check dulu. Sekarang ini berita di media sosial bisa saja berita hoaks sehingga kami meminta masyarakat untuk waspada menerima berita-berita di media sosial, karena belum tentu benar," terang Wahyu kepada Media Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin.
Ketua Umum Pertuni Aria Indrawati menuturkan, dalam dua hari ini beredar pesan yang mengatasnamakan pihaknya. Pesan tersebut memberikan komentar atas templat surat suara atau alat bantu coblos untuk tunanetra mengalami kerusakan.
Adapun pesan hoaks tersebut berbunyi, 'Yang nomer urut 01 hurufnya timbul, sedangkan nomer urut 02 tidak teraba. Penyandang disabilitas kita kasihan, jumlahnya kisaran 5 jutaan.'
"Melalui pesan ini, Pertuni bermaksud menyampaikan bahwa Pertuni tidak pernah mengeluarkan statement apa pun terkait templat surat suara untuk Pilpres 2019.
Dengan demikian, pesan yang beredar mengatasnamakan Pertuni tersebut adalah hoaks," jelas Aria dalam keterangan tertulisnya.
Aria memohon pesannya disebarkan sehingga counter statement ini juga sampai pada mereka yang telah menerima hoaks tersebut.
"Sebagai organisasi, pada setiap gelaran pesta demokrasi, baik tingkat pusat maupun daerah, sikap Pertuni senantiasa netral," tandas dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, juga sudah membantah kabar yang menyebutkan adanya kesalahan huruf braille dalam surat suara Pemilu 2019.
Arief memastikan pembuatan surat suara untuk tunanetra telah dilakukan dengan benar. Huruf braille dibuat dengan pengawasan dan bantuan dari tim komunitas tunanetra.
"Tidak itu. Kami kan membuat surat suara itu juga dengan bantuan teman-teman tunanetra juga," ujar Arief, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, (13/3).
Arief mengatakan, persiapan soal kelayakan surat suara terus dilakukan dengan ketat, baik untuk masyarakat dengan atau tanpa disabilitas.
KPU RI, lanjut dia, menyediakan templat atau alat bantu huruf braille untuk membantu tunanetra menentukan pemilihan saat Pemilu 2019. Alat bantu itu berupa pola yang memuat huruf braille identitas peserta pemilu dalam surat suara.
Selama proses pencoblosan, mereka bisa dibantu orang lain untuk mengisi surat suara. Dalam daftar pemilih tetap (DPT), ada 1.247.730 pemilih penyandang disabilitas. (Ins/Put/P-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
Kisah Grisna Anggadwita menunjukkan bagaimana pemberdayaan dan pendekatan manusiawi membuka peluang ekonomi inklusif.
Sejumlah pekerjaan rumah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tanah air harus dituntaskan.
Kegiatan ini lahir sebagai respons atas masih adanya kesenjangan antara potensi penyandang disabilitas dengan realitas praktik rekrutmen di dunia kerja.
Upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi nyata antara negara dan masyarakat sipil.
Arifah menekankan pentingnya mendorong kemandirian, serta pembangunan masa depan yang layak bagi anak penyandang disabilitas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved