Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
BERBAGAI permasalahan yang masih harus segera dituntaskan jelang Pemilu 2019, membuat pihak penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu, oleh sejumlah aktivis dinilai kurang proaktif.
Menurut Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, KPU dan Bawaslu dinilai kurang proaktif karena bertindak setelah mendapatkan kritik dari publik terlebih dahulu.
Jeirry melanjutkan, hal tersebut disebabkan oleh kegagalan penyelenggara pemilu menetukan urgensi yang menjadi fokus mereka.
"Ada kegagalan menentukan urgensi apa yang harus menjadi fokus pekerjaan mereka", ujar Jeirry pada Kamis (14/3) dalam acara diskusi di Jakarta Pusat.
Menurutnya, penyelenggara pemilu harus menaruh perhatian utamanya kepada pemilih dan bukan kepada penyelenggara itu sendiri, karena pemilu tidak lain merupakan pesta rakyat.
"Pemilih terabaikan dalam konstelasi proses pemilu kita sekarang ini. Jadi seolah-olah ini mau diserahkan kepada pemilih dan menyerahkan kepada pemilih untuk mencari solusi dala persoalan ini", pungkasnya.
Sikap tidak profesional dari penyelenggara pemilu, menurut peneliti Exposit Strategi, Arif Susanto, dapat berdampak pada legitimasi pemilu hingga kemunduran demokrasi.
"Efeknya bukan hanya pada peserta pemilu, bukan hanya pada penyelenggara pemilu, efeknya adalah pada kualitas demokrasi kita", ujar Arif.
Untuk itu, Arif mengemukakan agar pihak penyelenggara pemilu menjunjung profesionalitas dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, serta efektivitas. (OL-4)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved