33 Lembaga Survei Hitung Cepat Terdaftar di KPU

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan sudah ada 33 lembaga survei hitung cepat yang terdaftar. Menurut Komisioner KPU, Wahyu Setiawan menuturkan 33 lembaga survei belum semuanya memenuhi syarat.

"Jadi yang sudah mendaftar ada 33 lembaga survei. Tetapi memang pengertian mendaftar ini kan belum tentu memenuhi syarat. Nah, mereka harus mematuhi mekanisme yang ada sehingga nanti KPU akan melihat sesuai persyaratan itu lalu diverifikasi dulu," jelasnya di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (14/3).

KPU, kata Wahyu, akan bekerja sama dengan asosiasi Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) untuk menyaring lembaga mana saja yang akan berhak merilis hasil perhitungan sementara usai pemungutan.

"Kan kita bekerja sama dengan asosiasi lembaga survei. Sebab mereka kan juga harus terdaftar dulu di asosiasi. Untuk pendaftarannya H-30 (sebelum 17 April). Jadi verivikasinya setelah itu," terang Wahyu.

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, katanya, sudah mengatur adanya lembaga survei hitung cepat, yakni tertuang pada pasal 449.

"Tetapi UU juga memang mengatur tentang kegiatan lembaga survei atau jajak pendapat sebagai bentuk partisipasi. Tapi lembaga survei yang akan berpartisipasi itu harus mendaftar ke KPU. Itu sesuai aturan," tandas Wahyu. (OL-4)

Adapun daftar 33 Lembaga Survei yang terdaftar di KPU adalah ;

1. Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)

2. POLTRACKING INDONESIA

3. INDONESIAN RESEARCH AND SURVEY (IRES)

4. OnlineSumut.com

5. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Radio Republik Indonesia.

6. Charta Politika Indonesia

7. Indo Barometer

8. Penelitian dan Pengembangan Kompas

9. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC).

10. Indikator Politik Indonesia

11. Indekstat Konsultan Indonesia