TKN: Kami Pertimbangan Lembaga Survei yang Kredibel

TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai kehadiran lembaga survei tetap diperlukan dalam kontestasi pemilu guna memetakan suara calon pemilih.

 "Kami mementingkan terus bekerja keras dalam mengkampanyekan Jokowi-Ma’ruf. Namun kami juga mempertimbangkan hasil survei, karena banyak Lembaga yang kredibel dan surveinya akurat dengan hasil pemilihan umum," ujar jubir TKN Irma Suryani Chaniago, di Jakarta, Kamis (14/3).

Dia menyayangkan jika kandidat lain menganggap remeh sebuah lembaga survei, apalagi yang telah teruji kredibilitasnya. 

Seperti ramai diwartakan, saat bersafari politik di  Riau, Rabu (13/3) dan di daerah-daerah lain sebelumnya, kandidat capres 02 Prabowo Subianto sesumbar akan menang di Pilpres 2019. 

Prabowo mengaku tak terpengaruh dengan berbagai hasil survei yang hampir selalu menempatkannya di peringkat kedua di bawah Jokowi-Ma'ruf Amin. Prabowo mengatakan sulit percaya dengan hasil survei. 

"Insyaallah, 17 April kita akan menerima mandat tersebut. Memang survei-survei selalu taruh kita paling bawah. Saya tidak percaya survei-survei itu, karena survei-survei itu dibayar," kata Prabowo.

Ketum Gerindra ini mengaku lebih percaya hasil survei internal daripada berbagai survei yang marak dirilis ke publik. Menurut Irma, survei internal merupakan konsumsi masing-masing kandidat. 

"Namun kami menyayangkan adanya opini yang menggiring lembaga survei lain yang memang kredibel menjadi lembaga survei yang tidak adil," ujar politikus Partai NasDem tersebut.

Baca juga: IKOHI Pastikan Prabowo Terlibat Penculikan Aktivis 98

Sebelumnya, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Erick Thohir mengatakan dari hasil jejak pendapat dari tujuh lembaga survei jelas menyatakan elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi-Amin lebih unggul ketimbang Prabowo-Sandiaga.

"Jika bicara hasil survei elektabilitas, lebih baik diserahkan kepada lembaga survei independen yang memang spesialis melakukan hal tersebut. Berdasarkan info terkini, dan semua bisa cek, dari tujuh lembaga survei independen yang ada di Indonesia, hasilnya jelas-jelas menyatakan elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin masih unggul rata-rata 20% dari kompetitornya, Paslon 02," ujar Erick dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (10/2).

Penegasan Erick tersebut didasari hasil survei elektabilitas untuk Pilpres 2019 yang dilakukan tujuh lembaga, yakni LSI Denny JA, Populi Center, Charta Politika, Indikator Politi, Y-Publika, SMRC dan Celebes Research Center (CRC).

Menurut LSI Denny JA, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin berada di angka 54,8%, sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga hanya mendapat 31,0% suara. Masih ada 14,2% suara yang belum memutuskan atau tidak memberikan jawaban. Data tersebut diperoleh dari 1.200 responden di 34 provinsi pada akhir Januari.

Bahkan peta terbaru yang dirilis lembaga survei Konsep Indonesia (Konsepindo) Research & Consulting elektabilitas pasangan nomor urut 01 Jokowi-Amin unggul dengan angka 55%. Paslon 01 ini pun selalu unggul dalam survei mana pun yang pernah digelar.

"Hasil survei ini menggunakan pertanyaan spontan jika pemilihan presiden dilakukan hari ini 55% langsung memilih Jokowi-Ma'ruf Amin, Prabowo-Sandi sebanyak 33,2%, dan sisanya 11,8% belum menentukan pilihan," Kata Direktur Eksekutif Kosepindo Veri Muhlis, Rabu (13/3).

Dia mengatakan survei ini dilakukan dalam rentang waktu 17 hingga 24 Februari 2019. Menurut Veri, hasil survei yang dilakukan 35 hari jelang pencoblosan ini cukup dekat untuk merepresentasikan kondisi pada 17 April 2019.

Dalam diskusi bertemakan Survei dan demokrasi, di Jakarta, pejan lalu, anggita Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk sangat menyayangkan jika ada pihak yang meremehkan lembaga survei, apalagi yang kredibel.

Menurut Hamdi, hanya asosiasi yang menaungi lembaga-lembaga itu yang berhak memberikan sanksi setelah dilakukan tahap uji validitas terhadap kerja-kerja akademik berbasiskan metodologi dan responden.

“Jangan matikan usaha-usaha ilmiah itu. Apalagi, saya dengar ada politisi menyampaikan enggak perlu lembaga survei, enggak perlu media lantaran mereka semua bisa dibayar. Sebaiknya (politisi) enggak perlu berkomentar seperti itu,” ujarnya. (OL-3)