Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PULUHAN seniman, budayawan, agamawan, dan akademisi yang tergabung dalam Mufakat Budaya Indonesia (MBI) menggelar pernyataan sikap menanggapi situasi politik jelang pemilihan presiden.
Mereka mengimbau seluruh pihak menghentikan upaya politik memecah belah.
Budayawan yang juga koordinator MBI, Radhar Panca Dahana, menyatakan situasi saat ini mengkhawatirkan karena terjadi perpecahan di masyarakat akibat perbedaan pilihan politik.
"Kami meminta untuk dihentikannya diskursif, ujaran, dan sikap yang berpotensi merusak dan membusukkan tata hubungan sosial kultural masyarakat Indonesia yang sudah susah payah dibangun oleh para leluhur," ujarnya di Jakarta, kemarin.
Radhar melanjutkan, mobilisasi untuk kepentingan politik saat ini sudah mengkhianati nilai-nilai universal kemanusiaan. Syahwat kuasa politik kian tidak terkendali sehingga membawa dampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat yang terpecah belah.
"Kami mengimbau agar kontestasi politik seperti pilpres jangan sebagai ajang pertempuran semata untuk nafsu meraih kekuasaan semata," ungkapnya.
Akademisi Universitas Indonesia Donny Gahral Adian mengatakan terbelahnya masyarakat yang bermula dari pilihan politik telah merembet pada segregasi sosial. Masyarakat seolah terbelah oleh pilihan politik tertentu.
Kearifan dan kemajemukan kultur bangsa, lanjut Donny, perlu direfleksikan kembali sebagai kekuatan untuk menguatkan kebangsaan.
"Harus diakui politik praktis saat ini sudah terang benderang membelah masyarakat kita dan ini bisa dimanfaatkan kekuatan asing yang ingin menguasai," tuturnya.
Adapun Ketua Umum Parisaddha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia, Suhadi Sendjaja, menyayangkan agama kerap diboncengi untuk kepentingan politik tertentu. Kecenderungan itu juga dilihat terjadi dalam kampanye pilpres kali ini.
"Ini sangat mengkhawatirkan, agama diboncengi untuk kepentingan kelompok. Agama harus dimoderasi. Kita harus kembali kepada ajaran-ajaran luhur dan universal yang ada dalam agama karena agama sejatinya untuk mendamaikan," ucapnya. (Dhk/P-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved