Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
HASIL Kajian ilimiah bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merekomendasikan kepada pemerintah untuk menaikkan bantuan dana kepada partai poitik dari Rp108 per ssuara menjadi Rp10 ribu per suara.
Bersama-sama, KPK dan LIPI pun mulai mensosialisasikan hasil kajian ilmiah itu kepada partai politik. Seperti kunjungan ke 4 DPP Parpol pada Selasa (12/3).
"Ini bukan safari ya, ini kajian ilmiah bersama LIPI. Sebenarnya, kajian ini sudah kita lakukan sejak tahun 2016 dan menghasilkan rekomendasi," ujar Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono usai menyambangi kantor Partai Gerindra di Jakarta Selatan, Selasa (12/3).
Giri menegaskan, rekomendasi kenaikan bantuan dana parpol itu bersifat bertahap dengan rentang waktu hingga 10 tahun, sehingga Parpol tidak serta-merta langsung menerima Rp10 ribu per suara.
Kajian itu menurut Giri juga bertujuan untuk mengedukasi pengelolaan anggaran parpol yang berasal dari bantuan pemerintah agar terhindar dari kasus korupsi.
Baca juga : PKB dan KPK Berharap Kajian Dana Parpol Bisa Tekan Angka Korupsi
KPK, lanjut Giri juga sedang menyiapkan studi terkait skema baru yang bisa diterapkan untuk mendanai parpol. Hal itu karena bantuan dana dari APBN saja dirasa masih belum cukup.
"Selain dari jumlah suara juga dari sisi performa. Kalau partai itu bagus integritasnya, dinilai dari sistem integritas partai politik, maka parpol beehak mendapatkan dana lebih. Baik atau tidaknya parpol berdasarkan 49 indikator yang sudah disusun oleh LIPI," terang Giri.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyambut baik kajian tersebut. Meski demikian, ia justru balik mempertanyakannya. "Apakah itu sudah cukup ?" ujarnya.
Selama ini, kekurangan dana kelola yang ada di Gerindra, ungkap Muzani, ditanggung bersama oleh para anggota untuk mempererat kebersamaan.
"Kami sangat bersyukur, tetapi beban internal terus kami upayakan sendiri karena itu bagian dari cara kami untuk memelihara kebersamaan dan kepemilikan partai bersama, sehingga partai ini menjadi kepemilikan banyak orang, kirakira begitu," tukas Muzani. (OL-8)
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Pasalnya, masalah utama dalam pengelolaan dana partai selama ini adalah akuntabilitas dan transparansi. Selama parpol dan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat.
Ganjar mengungkapkan bahwa bantuan dana untuk partai bisa berasal dari berbagai sumber tak hanya terbatas pada APBN.
Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.
KPU mengimbau peserta Pemilu 2024 untuk tak gunakan dana kampanye ilegal. Komisioner KPU RI Idham Holik mengemukakan akan ada sanksi pidana jika peserta pemilu menerima dana hitam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved