Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGHENTIAN kekerasan di Kabupaten Nduga, Papua, perlu direalisasikan secepat mungkin. Gencatan senjata dipandang sebagai jalan keluar terbaik guna mencegah konflik semakin meluas.
"Jadi, semua tidak diperkenankan memakai kekerasan. Kalau tidak seperti itu maka pola kekerasannya berulang, tidak akan ada ujungnya," ujar peneliti senior LIPI Adriana Elisabeth ketika dihubungi, Senin (11/3).
Mantan Ketua Tim Kajian Papua LIPI itu menilai peningkatan status penanganan ancaman keamanan di Papua dari tertib sipil yang menekankan upaya polisioner menjadi darurat militer atau pelibatan TNI secara total, bukan solusi. Apalagi dunia internasional juga terus memotret cara pemerintah Indonesia menyelesaikan persoalan di Papua.
"Kalau sudah dijadikan daerah militer, tidak ada lagi akses bagi masyarakat sipil masuk. Kemudian tidak ada informasi yang bisa diperoleh kecuali dari militer yang ada di sana. Informasinya pun menjadi tidak transparan mengenai apa sih yang terjadi di sana," terangnya.
Baca juga: Perubahan Status Keamanan Politik di Papua Solusi Menumpas KKSB
Menurut dia, jika memang benar jumlah kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang disebut bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebanyak 50 orang, maka sangat tidak realistis cara penanganannya dengan menerjunkan ratusan prajurit.
Gencatan senjata, sambung dia, sedianya perlu diprogram secara serius oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Langkah tersebut juga wajib melibatkan unit-unit yang ada di daerah itu, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP). Sebelum mengambil kesimpulan bersama, semua pihak tetap dipersilakan memberikan pendapat.
"Majelis Rakyat Papua bisa ambil peran karena di dalam MRP ada pokja adat, agama, dan perempuan. Menurut UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus di Papua, MRP memiliki peran budaya. Selain itu, DPR Papua dan Gubernur Papua perlu diberdayakan karena mereka yang lebih paham mengenai kondisi di Kabupaten Nduga," pungkasnya.(OL-5)
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
PANGLIMA Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi, memastikan proses pemulihan keamanan di 11 bandara perintis di Papua tengah berlangsung intensif.
Pemerintah menutup 11 bandara di Papua setelah penembakan Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation, 11 Februari 2026. Daftar 11 bandara di Papua ditutup
Aksi kekerasan KKB dinilai tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, tetapi juga berdampak langsung pada pembangunan dan kehidupan masyarakat.
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Baru-baru ini, pakar ilmu politik Ikrar Nusa Bhakti dalam sebuah dialog di TV mengatakan, politik di negeri ini sudah masuk kategori disgusting, bukan lagi interesting, bukan pula amusing.
PBB memperingatkan bahwa 40% hewan penyerbuk invertebrata (terutama lebah dan kupu-kupu), berisiko mengalami kepunahan global.
Neanderthal adalah spesies kuno yang tinggal di Eurasia 40.000 tahun yang lalu.
Beberapa pendatang pertama datang ke benua ini dari Tiongkok selama dua gelombang migrasi berbeda
Undang-undang yang ketat pada saat itu bertujuan untuk mengendalikan ekspansi perkotaan dan erosi tanah, serta untuk mencegah pasir gurun menyapu Tripoli,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved