Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PENGHENTIAN kekerasan di Kabupaten Nduga, Papua, perlu direalisasikan secepat mungkin. Gencatan senjata dipandang sebagai jalan keluar terbaik guna mencegah konflik semakin meluas.
"Jadi, semua tidak diperkenankan memakai kekerasan. Kalau tidak seperti itu maka pola kekerasannya berulang, tidak akan ada ujungnya," ujar peneliti senior LIPI Adriana Elisabeth ketika dihubungi, Senin (11/3).
Mantan Ketua Tim Kajian Papua LIPI itu menilai peningkatan status penanganan ancaman keamanan di Papua dari tertib sipil yang menekankan upaya polisioner menjadi darurat militer atau pelibatan TNI secara total, bukan solusi. Apalagi dunia internasional juga terus memotret cara pemerintah Indonesia menyelesaikan persoalan di Papua.
"Kalau sudah dijadikan daerah militer, tidak ada lagi akses bagi masyarakat sipil masuk. Kemudian tidak ada informasi yang bisa diperoleh kecuali dari militer yang ada di sana. Informasinya pun menjadi tidak transparan mengenai apa sih yang terjadi di sana," terangnya.
Baca juga: Perubahan Status Keamanan Politik di Papua Solusi Menumpas KKSB
Menurut dia, jika memang benar jumlah kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang disebut bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebanyak 50 orang, maka sangat tidak realistis cara penanganannya dengan menerjunkan ratusan prajurit.
Gencatan senjata, sambung dia, sedianya perlu diprogram secara serius oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Langkah tersebut juga wajib melibatkan unit-unit yang ada di daerah itu, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP). Sebelum mengambil kesimpulan bersama, semua pihak tetap dipersilakan memberikan pendapat.
"Majelis Rakyat Papua bisa ambil peran karena di dalam MRP ada pokja adat, agama, dan perempuan. Menurut UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus di Papua, MRP memiliki peran budaya. Selain itu, DPR Papua dan Gubernur Papua perlu diberdayakan karena mereka yang lebih paham mengenai kondisi di Kabupaten Nduga," pungkasnya.(OL-5)
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Baru-baru ini, pakar ilmu politik Ikrar Nusa Bhakti dalam sebuah dialog di TV mengatakan, politik di negeri ini sudah masuk kategori disgusting, bukan lagi interesting, bukan pula amusing.
PBB memperingatkan bahwa 40% hewan penyerbuk invertebrata (terutama lebah dan kupu-kupu), berisiko mengalami kepunahan global.
Neanderthal adalah spesies kuno yang tinggal di Eurasia 40.000 tahun yang lalu.
Beberapa pendatang pertama datang ke benua ini dari Tiongkok selama dua gelombang migrasi berbeda
Undang-undang yang ketat pada saat itu bertujuan untuk mengendalikan ekspansi perkotaan dan erosi tanah, serta untuk mencegah pasir gurun menyapu Tripoli,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved