Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGHENTIAN kekerasan di Kabupaten Nduga, Papua, perlu direalisasikan secepat mungkin. Gencatan senjata dipandang sebagai jalan keluar terbaik guna mencegah konflik semakin meluas.
"Jadi, semua tidak diperkenankan memakai kekerasan. Kalau tidak seperti itu maka pola kekerasannya berulang, tidak akan ada ujungnya," ujar peneliti senior LIPI Adriana Elisabeth ketika dihubungi, Senin (11/3).
Mantan Ketua Tim Kajian Papua LIPI itu menilai peningkatan status penanganan ancaman keamanan di Papua dari tertib sipil yang menekankan upaya polisioner menjadi darurat militer atau pelibatan TNI secara total, bukan solusi. Apalagi dunia internasional juga terus memotret cara pemerintah Indonesia menyelesaikan persoalan di Papua.
"Kalau sudah dijadikan daerah militer, tidak ada lagi akses bagi masyarakat sipil masuk. Kemudian tidak ada informasi yang bisa diperoleh kecuali dari militer yang ada di sana. Informasinya pun menjadi tidak transparan mengenai apa sih yang terjadi di sana," terangnya.
Baca juga: Perubahan Status Keamanan Politik di Papua Solusi Menumpas KKSB
Menurut dia, jika memang benar jumlah kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang disebut bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebanyak 50 orang, maka sangat tidak realistis cara penanganannya dengan menerjunkan ratusan prajurit.
Gencatan senjata, sambung dia, sedianya perlu diprogram secara serius oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Langkah tersebut juga wajib melibatkan unit-unit yang ada di daerah itu, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP). Sebelum mengambil kesimpulan bersama, semua pihak tetap dipersilakan memberikan pendapat.
"Majelis Rakyat Papua bisa ambil peran karena di dalam MRP ada pokja adat, agama, dan perempuan. Menurut UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus di Papua, MRP memiliki peran budaya. Selain itu, DPR Papua dan Gubernur Papua perlu diberdayakan karena mereka yang lebih paham mengenai kondisi di Kabupaten Nduga," pungkasnya.(OL-5)
Selama ini, sektor pertanian di Papua terbebani oleh ongkos pengiriman pupuk yang sangat mahal.
POLRES Mamberamo Raya menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas sungai yang terjadi di Sungai Mamberamo dan mengakibatkan tiga orang warga dilaporkan hilang terbawa arus, Jumat (16/1).
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Kondisi ini dipicu oleh aktivitas Bibit Siklon Tropis 91W dan penguatan Monsun Asia yang meningkatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang di jalur Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.
Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Daerah Papua mencatat 104 aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan korban 94 orang meninggal dunia.
Papua merupakan tanah yang sarat dengan nilai-nilai kedamaian
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Baru-baru ini, pakar ilmu politik Ikrar Nusa Bhakti dalam sebuah dialog di TV mengatakan, politik di negeri ini sudah masuk kategori disgusting, bukan lagi interesting, bukan pula amusing.
PBB memperingatkan bahwa 40% hewan penyerbuk invertebrata (terutama lebah dan kupu-kupu), berisiko mengalami kepunahan global.
Neanderthal adalah spesies kuno yang tinggal di Eurasia 40.000 tahun yang lalu.
Beberapa pendatang pertama datang ke benua ini dari Tiongkok selama dua gelombang migrasi berbeda
Undang-undang yang ketat pada saat itu bertujuan untuk mengendalikan ekspansi perkotaan dan erosi tanah, serta untuk mencegah pasir gurun menyapu Tripoli,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved