KPU: Upaya Delegitimasi Pemilu Makin Masif

WAHYU Setiawan selaku Komisioner KPU, menuturkan bahwa hoaks merupakan problem utama saat ini selain politik uang dan isu SARA. Isu-isu hoaks yang diproduksi menurutnya menyerang sekaligus menggerus legitimasi penyelenggara pemilu maupun kepercayaan publik.

"Upaya KPU, upaya Bawaslu, upaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai penyelenggara pemilu, dan upaya pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada warga itu diganggu atau terkendala oleh berita-berita hoaks."

Hal itu disampaikannya dalam forum dengan tajuk Menjamin Legitimasi Pemilu yang diadakan di Gedung Serbaguna Kominfo pada Senin (11/3). Forum tersebut diselenggarakan sebagai upaya perluasan informasi penyelenggara pemilu dalam menananggapi gempuran deligitimasi yang kian dilancarkan, serta agar terciptanya pemilu yang damai pada 17 April 2019 mendatang.

Lanjut, menurut Wahyu upaya deligitemasi terhadap pemilu diawali dengan deligitimasi terhadap penyelenggara pemilu. "Ada oknum tertentu yang sengaja memproduksi berita hoaks untuk mendeligitemasi pemilu", ujar Wahyu.

Menurutnya isu hoaks yang ditujukan kepada penyelenggara pemilu dilancarkan secara bergelombang. Mulai dari isu surat suara yang telah tercoblos sebanyak tujuh kontainer, tidak netralnya penyelenggara pemilu, pemilih tuna grahita, hingga pengiriman logistik surat suara, dan masih banyak lagi.

Untuk itu, Wahyu menegaskan hoaks saat ini menjadi perhatian khusus dan terus dilawan dengan mengklarifikasinya menggunakan berita yang benar. Selain mempercayakan kepada pihak berwenang untuk memproses pelaku penyebar hoaks, Wahyu juga menyampaikan penggunaan media sosial juga turut dilakukan untuk memberikan pendidikan ataupun sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan ketidakbenaran hoaks itu sendiri, atau dalam artian baik Bawaslu ataupun KPU menggunakan media sosial untuk memberikan berita benar.

Di samping itu, Wahyu sebagai perwakilan dari KPU merasa pihaknya tetap optimis dan menghargai kepercayaan publik yang besar terhadap KPU. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dikeluarkan pada Minggu (10/3) menyatakan bahwa mayoritas publik menilai penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) percaya mampu melaksanakan tugasnya sesuai aturan dan perundang-undangan. (OL-4)