Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
TEMPAT Pemungutan Suara (TPS) dinilai rawan terjadinya kecurangan Pemilu. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyiapkan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) untuk memaksimalkan penyajian data dan informasi pada perhitungan perolehan suara di TPS pada Pemilu 2019 nanti.
"Siwaslu ini akan dipakai langsung ke pengawas TPS yang menyampaikan langsung terkait laporan update disana kepada jajaran kami di pusat. Panduan ini untuk melakukan mitigasi pencegahan atau potensi kenaikan kerawanan di beberapa TPS," ungkap Afif di Media Center Bawaslu, Thamrin, Jakarta, Jumat (8/3).
Baca juga: Jokowi Ungkap Alasannya Ikut Berdesakan di KRL
Setiap peristiwa yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan pemilih dan mempengaruhi hasil pemilihan.
Dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pemetaan TPS rawan ini menjadi cara bagi Pengawas Pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS.
Kemudian, update laporan oleh pengawas TPS dengan menggunakan Siwaslu dilakukan pada jam-jam tertentu. Pertama, pada jam 07.00-10.00 waktu setempat, Bawaslu RI akan mendapatkan data langsung dari seluruh TPS di Indonesia soal keberlangsungan pemungutan suara pada 17 April mendatang.
"Menyampaikan info misalnya jika ada laporan dari TPS ditemukan ada 1.000 TPS tidak dibuka dari jam 07.00 pagi, kita cari masalahnya apa," ucap Afif.
Menurutnya, jika saat hari H ada TPS yang tidak membuka secara tepat waktu bahkan telat, akan mengancam bagi pemilih Daftar Pemilih Khusus yang menggunakan hak pilih dari jam 12.00-13.00 waktu setempat karena kehilangan waktunya.
Kemudian, pengawas TPS akan meng-update info lagi di Siwaslu pada pukul 10.00-13.00 waktu setempat untuk mengetahui apakah ada tindakan pelanggaran misalnya seperti ada intimidasi yang diterima oleh pemilih. Lalu dari pukul 13.00 hingga selesai, akan ada update soal perhitungan surat suara pilpres yang dilaporkan pengawas TPS ke Bawaslu RI.
Baca juga: WNA yang Masuk DPT Pemilu 2019 Berpotensi Bertambah
"Ini seperti Situngnya KPU, basisnya kami dari bebas langsung ke (pusat). Untuk Pileg, kami akan tarik dari jajaran Kecamatan sampai Kabupaten karena waktu lebih lama jadi pengawas TPS pada hari H akan datang mengawasi," kata Afif.
"Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar kerawanan yang sudah kita petakan tidak terjadi, agar potensi baik pemilih ganda dan seterusnya yang menjadi indikator dari kawanan di TPS itu benar-benar kita antisipasi dan pada saatnya kita berjalan lebih baik dan kredibel," tutupnya. (OL-6)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved