Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
FORUM Betawi Rempug (FBR) menyatakan dukungannya ke pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Kepedulian Jokowi terhadap kebudayaan Betawi menjadi faktor dukungan tersebut.
Hal itu disampaikan Ketua Umum FBR Luthfi Hakim saat mengunjungi kediaman Ma’ruf, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Jumat (8/3).
Luthfi menyampaikan, baik sebagai Gubernur DKI maupun setelah menjadi Presiden, Jokowi tetap peduli terhadap budaya Betawi.
“Buat kami orang Betawi, melihat sesuatu yang sederhana, simpel, logis dan obyektif. Bahwa selama ini Pak Jokowi sudah sangat peduli terhadap masyarakat Betawi,” kata Luthfi, Jumat (8/3).
Luthfi menjelaskan, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mewajibkan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mengenakan baju sadariah khas Betawi sebagai seragam kerja.
Baca juga: Jokowi Raih The Tough Leader
Selain itu, Jokowi juga memakai baju Betawi ketika menyambut Raja Swedia Carl XVI Gustaf dan Ratu Silvia pada tahun lalu.
Luthfi juga menyinggung Jokowi yang ketika sudah menjabat sebagai presiden, masih bersedia menghadiri Lebaran Betawi di Setu Babakan.
“Tidak hanya itu, saat ada rencana pembuatan uang baru, kami masyarakat Betawi mengajukan usul menghadirkan respresentasi Betawi di uang kertas kita. Kami minta 1 tetapi malah dikasih 2 yaitu pada uang Rp100.000 dan Rp2.000," kata Luthfi.
Pada mata uang kertas pecahan Rp100.000 terdapat gambar tari topeng Betawi di salah satu sisinya. Sedangkan pada pecahan Rp2.000, terdapat foto pahlawan Mohammad Hoesni Thamrin yang merupakan putra sekaligus tokoh Betawi.
Dukungan itu nantinya akan disampaikan langsung pada acara deklarasi pada Minggu (10/3).
Kedatangan Luthfi kali ini untuk untuk menyampaikan rencana tersebut ke Ma’ruf Amin. Rencananya, Jokowi juga akan menghadiri acara deklarasi tersebut. (OL-2)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved