Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KELOMPOK Relawan Jokowi (ReJO) meluncurkan aplikasi Jokorner sebagai sebuah wadah pemersatu jaringan relawan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
Ketua Dewan Penasehat ReJO sekaligus penggagas Jokorner, Erman Suparno, menyampaikan Jokorner akan memersatukan seluruh jaringan relawan mulai dari pelajar, mahasiswa, profesional, santri hingga pengusaha.
"Jokorner App merupakan wadah pemersatu relawan yang akan mendukung Jokowi melanjutkan masa jabatan," kata Erman.
Ia mengatakan Jokorner menyediakan konten-konten berdimensi optimistik tentang Jokowi yang merupakan sosok pekerja keras.
Jokorner akan mengapresiasi kinerja para relawan Jokowi-Ma'ruf. Dalam aplikasi itu, para relawan akan memeroleh level sesuai dengan kontribusinya terhadap pemenangan Jokowi-Amin.
Baca juga: Para Ketum Parpol KIK akan Turun Kampanye Bersama Jokowi-Amin
Pengarah Tim Kampanye Nasional sekaligus anggota Dewan Pembina ReJO Sidarto Danusubroto mengatakan Jokorner akan membantu Jokowi-Amin dalam melawan isu fitnah, hoaks, ujaran kebencian yang mengemuka.
"Kita melihat ada kelompok yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, dengan menyebar fitnah, kebohongan, ketakutan, hoaks, kebencian, hampir setiap hari," jelas Sidarto.
Menurut dia, sepanjang perhelatan pemilu di era reformasi, belum pernah bangsa dibuat terbelah seperti sekarang ini.
"Melalui Jokorner, kita lawan fitnah, hoaks, ujaran kebencian. Mari bersama-sama memilih pemimpin yang baik untuk masa depan," kata dia.
Sidarto menekankan dirinya mengenal Jokowi sejak Jokowi menjabat Wali Kota Solo. Dia menegaskan Jokowi tidak pernah berubah, tidak ada satupun keluarga Jokowi ikut dalam politik.
"Kita butuh sosok begitu sekarang ini," kata Sidarto. (OL-2)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved