Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PASCAKELUARNYA pengumuman zonasi kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum (KPK), para ketua umum partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan turun berkampanye bersama Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
"Kami bergerak cepat dalam kampanye. Kami bukan hanya capres-cawapres Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf saja, tapi seluruh ketua umum parpol KIK akan turun," kata sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Hasto Kristiyanto, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/3).
Selain itu, para kepala daerah yang mendukung pasangan calon nomor urut 01 juga akan ikut turun. Termasuk juga para caleg dari parpol koalisi pendukung Jokowi-Amin.
"Ini semua menunjukkan kesatupaduan kerja untuk menang," ujarnya
Baca juga: Jokowi dapat Penghargaan The Tough Leader
Satu hal yang disebut Hasto soal pengumuman zonasi kampanye adalah adanya tanda-tanda baik di masa kampanye itu.
Ia menjelaskan, pihaknya sudah merencanakan sejak lama bahwa pada 23 Maret 2019 nanti, akan dilakukan kampanye di Yogyakarta. Dan hasil undian zonasi kampanye ternyata menunjukkan rencana itu akan terpenuhi, alam merestuinya.
"Artinya semua sesuai dengan rencana," imbuhnya.
Hasto mengaku pihaknya tidak khawatir akan ada bentrokan pendukung dua kubu di lapangan selama masa kampanye. Sebab zonasi sudah dibagi dan ada jeda waktu yang disepakati sehingga kampanye tidak akan bentrokan.
Hasto menjelaskan, Jokowi-Amin dan para ketum parpol selalu mengimbau agar kampanye santun dan berkeadaban.
"Bukan kampanye fitnah, menyerang kiri kanan," pungkasnya. (OL-2)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved