Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokow Widodo (Jokowi)-Kyai Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menyebut kritik yang dilontarkan Fahri Hamzah tentang kartu prakerja membuktikan yang bersangkutan masih memahaminya secara dangkal.
"Dia memahaminya hanya dengan pendekatan duit, duit dan duit. Cara pandang ini sama dengan para pendukung Parabowo-Sandi pada umumnya. Padahal, kalau dilihat secara komprehensif, kebijakan Kartu Prakerja ini tidak melulu bicara soal dana semata. Kebijakan ini menyangkut investasi jangka panjang bangsa ini untuk menciptakan SDM yang memiliki keterampilan, skill, berkualitas dan memiliki daya saing," kata Ace dalam keterangan resmi. Kamis (7/3).
TKN, imbuhnya, berkeyakinan dengan kebijakan Kartu Prakerja itu, Presiden menginginkan SDM baik lulusan baru maupun yang ingin beralih profesi memiliki kesiapan dalam memasuki dunia kerja maupun dalam membuka usaha dengan pelatihan yang terstruktur dan sistematis dengan adanya kartu Prakerja.
Menurut Ace, soal anggaran dari kebijakan ini dapat dilakukan dengan dua hal.
Pertama, skema anggaran negara. Sebetulnya pendidikan skill dan vokasi ini sudah banyak dilakukan di berbagai Kementerian, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKMK untuk pendidikan kewirausahaan, dan lain-lain.
"Dengan Kartu Prakerja ini dapat mengintegrasikan dan menyempurnakan program-program yang telah ada. Soal anggaran, tentu akan kami alokasikan sesuai dengan skala prioritas pemerintahan Jokowi ke depan yang sebelumnya lebih banyak kepada infrastruktur," ujarnya.
Baca juga: TKN: Kubu Sebelah tidak Paham Esensi Kartu Prakerja
Kedua, imbuhnya, kami juga akan menggandeng pihak swasta yang membutuhkan tenaga kerja trampil yang siap pakai.
"Kami akan melibatkan dunia usaha dan industri dengan mempersiapkan SDM yang dibutuhkan mereka. Dengan demikian, Kartu Prakerja ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga mendorong perekonomian yang lebih mandiri," ungkap Ace
Menurutnya, kebijakan Kartu PrakKerja ini sangat bisa dilakukan kalau semua pihak memiliki political will disertai politik anggaran yang berorientasi pada pengembangan SDM yang berkualitas. Selain bahwa pelibatan dunia swasta dan industri menjadi penting dalam rangka mendorong kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
"Jadi Bung Fahri Hamzah jangan dulu pesimistis soal kebijakan yang sangat bagus ini. Kita harus optimistis untuk menciptakan SDM yang berkualitas," pungkasnya. (RO/OL-2)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved