Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Kampanye Nasional (TKN) 01 mendapatkan jadwal kampanye rapat umum pada tanggal 24 Maret di Zona B. Dua hari kemudian, Joko Widodo-Ma'ruf Amin beserta partai pengusul akan berkampanye di Zona A yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Masing-masing zona terdiri dari 17 provinsi yang sudah dibagi pengaturannya.
Menurut Direktur Program TKN, Aria Bima, pihaknya akan maksimal dalam kampanye rapat umum tersebut.
"Kami akan menggunakan Zona B yang mana itu nanti akan kami manfaatkan semaksimal mungkin. Tidak hanya wilayah-wilayah yang gemuk dalam arti pemilihnya yang cukup besar," ungkapnya di Gedung KPU, Rabu (6/3).
Baca juga: Ini Hasil Pengundian Zonasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu
Kampanye rapat umum merupakan metode kampanye yang dilakukan peserta pemilu selama 21 hari sebelum hari tenang. Kampanye rapat umum ini digelar dari 24 Maret sampai 13 April 2019. Partai politik pengusul juga mengikuti jadwal kedua paslon dalam kampanye rapat umum tersebut.
Pada hari terakhir kampanye, 01 mendapatkan zona atau wilayah DKI Jakarta. "Zonanya akan berputar setiap dua hari. Berputar terus. Untuk wilayah DKI itu akan kamu gunakan semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi dan kampanye oleh paslon 01," kata Aria.
Aria mengatakan pihaknya telah menetapkan titik-titik di mana saja Jokowi dan Ma'ruf Amin akan berkampanye sesuai tanggal yang ditetapkan KPU.
"Kita sudah bagi siapa-siapa yang harus jadi juru kampanye di masing-masing dapil, dimana konfigurasi antara capres dan cawapres juga calon DPR RI dari 9 partai pengusung yang ada di masing-masing dapil itu akan menjadi jurkam utama kita," tukas Aria. (OL-6)
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved