Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Kampanye Nasional (TKN) 01 mendapatkan jadwal kampanye rapat umum pada tanggal 24 Maret di Zona B. Dua hari kemudian, Joko Widodo-Ma'ruf Amin beserta partai pengusul akan berkampanye di Zona A yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Masing-masing zona terdiri dari 17 provinsi yang sudah dibagi pengaturannya.
Menurut Direktur Program TKN, Aria Bima, pihaknya akan maksimal dalam kampanye rapat umum tersebut.
"Kami akan menggunakan Zona B yang mana itu nanti akan kami manfaatkan semaksimal mungkin. Tidak hanya wilayah-wilayah yang gemuk dalam arti pemilihnya yang cukup besar," ungkapnya di Gedung KPU, Rabu (6/3).
Baca juga: Ini Hasil Pengundian Zonasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu
Kampanye rapat umum merupakan metode kampanye yang dilakukan peserta pemilu selama 21 hari sebelum hari tenang. Kampanye rapat umum ini digelar dari 24 Maret sampai 13 April 2019. Partai politik pengusul juga mengikuti jadwal kedua paslon dalam kampanye rapat umum tersebut.
Pada hari terakhir kampanye, 01 mendapatkan zona atau wilayah DKI Jakarta. "Zonanya akan berputar setiap dua hari. Berputar terus. Untuk wilayah DKI itu akan kamu gunakan semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi dan kampanye oleh paslon 01," kata Aria.
Aria mengatakan pihaknya telah menetapkan titik-titik di mana saja Jokowi dan Ma'ruf Amin akan berkampanye sesuai tanggal yang ditetapkan KPU.
"Kita sudah bagi siapa-siapa yang harus jadi juru kampanye di masing-masing dapil, dimana konfigurasi antara capres dan cawapres juga calon DPR RI dari 9 partai pengusung yang ada di masing-masing dapil itu akan menjadi jurkam utama kita," tukas Aria. (OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved