Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA ulama di Provinsi Aceh meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak lagi diam dalam menghadapi serangan berita bohong atau hoaks yang ditujukan kepadanya. Jokowi diminta menindak tegas pelaku hoaks tersebut.
"Mereka mengharapkan bahwa bapak presiden sebaiknya tidak lagi diam saja menyikapi isu-isu yang tidak berdasar itu dan mereka meminta presiden lebih tegas untuk menjawab dan mengklarifikasi, bahwa semua isu-isu apalagi yang berkembang itu tidak benar," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang turut mendampingi Jokowi saat bertemu ulama dari Aceh di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/3).
Baca juga: DPR Optimistis Ratifikasi IA-CEPA Selesai Cepat
Lukman menjelaskan, para ulama Aceh menyampaikan hal itu usai mengklarifikasi sejumlah hoaks yang menimpa Jokowi. Seperti kabar jika Jokowi anti ulama, tidak memperhatikan umat Islam, hingga isu PKI.
“Mereka meminta tabayyun terhadap isu-isu yang berkembang, berita tidak berdasar, hoaks dan lain sebagainya. Semuanya itu dijawab oleh bapak Presiden bahwa itu tidak benar," jelas Lukman.
Usai mendapat penjelasan, ulama Aceh bersepakat membantu untuk meluruskan kabar hoaks soal Presiden Jokowi agar tidak ada perpecahan di masyarakat.
“Mereka para ulama, seluruh tokoh masyarakat sangat mendukung dan bersedia sepenuhnya membantu presiden," ujarnya.
Jokowi, kata Lukman, Jokowi meminta ulama Aceh agar menjadi pelopor dalam persatuan bangsa khususnya di tahun politik, di mana masyarakat memiliki pemahaman yang beragam.
Baca juga: Soal Data KTP-E WNA, Kemendagri Khawatir KPU Salah Input Lagi
“Perbedaan politik, jangan sampai kemudian menimbulkan keutuhan kita sebagai sebuah bangsa terancam. Ini yang bapak Presiden wanti-wanti dan seluruh ulama sangat amat mendukung,” kata Lukman.
Dalam pertemuan itu, hadir pula tokoh masyarakat Aceh, Surya Paloh yang mendampingi 94 ulama di Provinsi Aceh. (OL-6)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved