Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Data warga negara asing (WNA) yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) berpotensi bertambah. Yakni, bertambah sepuluh WNA lagi masuk dalam DPT di Provinsi Yogyakarta.
Menurut Anggota Bawaslu Yogyakarta, Amir Nasiruddin, mengatakan dari data sepuluh data WNA tersebut, tujuh diketahui diluar dari data 103 yang diungkap Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri).
"Jadi di Yogyakarta ada 10 (wna masuk DPT) sementara ini. Tiga (data) dari Dukcapil pusat. Yang tiga ini dari Gunung Kidul, Sleman, dan kota Yogyakarta. Terus teman-teman di lapangan masih verifikasi dan ada 7 di Bantul, ini di luar 103," ungkap Amir di Jakarta, Selasa (5/3).
Baca juga: Ratusan WNA Pemilik KTP-e di Jateng Dipastikan Tidak Masuk DPT
Temuan Bawaslu Yogyakarta tersebut, kata Amir, didapat dari data DPT Hasil Perbaikan kedua pada pleno 15 Desember 2018. Penulusuran tersebut dari NIK yang ada by name by address. Amir menyebut 10 WNA tersebut berasal dari negara Jepang dengan kota dari Osaka dan Nairobi. Lalu ada negara Belanda juga dan bagian Eropa lainnya.
"Kita cek ada NIK, tanggal lahir, nama, alamat, sampai TPS nya tercantum.Entah yang teledor KPU atau karena sistem model berdasarkan E-KTP kenapa kemudian WNA bisa miliki itu, akhirnya masuk (DPT)," kata Amir.
Lebih lanjut, Amir mengatakan kemungkinan ada bertambah lagi datanya dari empat kabupaten/kota lainnya, sepertinya di Kulonprogo. (OL-4)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved