Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan lolos Parliamentary Threshold (ambang batas) sebesar 4% pada Pemilu 2019. Sehingga, langkah PKS untuk kembali ke Senayan pun diyakini Fahri akan sangat berat.
"Ya nggak bakal lolos lah, berat," tutur Fahri singkat di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (4/3).
Tak hanya itu, dukungan PKS kepada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto pun dianggap tidak akan berpengaruh banyak pada perolehan suara partai. Fahri yakin Prabowo menang karena mendapat dukungan arus bawah, namun hal serupa tidak berlaku untuk PKS.
Fahri menyebut ada dua langkah blunder yang sudah dilakukan PKS jelang pemilu serentak 2019, sehingga berdampak kepada perolehan suara partai. Pertama, terkait pemaksaan penandatanganan surat pengunduran diri bertanggal kosong dan kedua terkait perintah seluruh kader menandatangani kesetiaan ulang.
Baca juga: Fahri Ungkap Pemecatannya Sebagai Kasus Rekayasa
Terkait penandatanganan surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai syarat menjadi caleg, Fahri menilai itu tidak dapat dilakukan. Sebagai pejabat publik, ia merasa dipilih oleh rakyat langsung sehingga mandatnya tidak dapat diserahkan ke partai.
"Partai hanya mencalonkan. Yang dicalonkan itu ada yang dipilih rakyat ada yang tidak. Setelah mendapat mandat rakyat ya tidak bisa main ditarik saja," tutur Fahri.
Sedangkan terkait perintah seluruh kader menandatangani kesetiaan ulang, Fahri menganggap hal itu justru menimbulkan keraguan di kalangan kader dan berakibat pada bubarnya para kader. Padahal, seharusnya partai memperluas basis, bukan memecat orang.
Fahri mengatakan berbagai kebijakan blunder tersebut bermuara dari kultur pimpinan di PKS yang terlalu kaku. Pun banyak persoalan yang tidak selesai, misalnya soal DKI, hingga berakhir memecat banyak orang yang dianggap tidak selaras.
"Jadi bagaimana saya mau prediksi PKS mau lolos threshold," pungkas Fahri.(OL-5)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved