Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengajak masyarakat menggemakan memakai sarung produksi nasional. Pasalnya, kata Presiden, sarung merupakan budaya / autentik bangsa yang cuma ada di Indonesia.
"Inilah kekayaan budaya yang tidak dimiliki bangsa dan negara lain. Oleh sebab itu, saya akan ajak nantinya setiap hari tertentu dalam satu bulan, kita memakai sarung bersama-sama," ujarnya saat menghadiri Festival Sarung Indonesia 2019, di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (3/3).
Festival yang baru pertama kali diselenggarakan secara nasional ini diawali dengan peragaan busana yang memamerkan sarung produksi sejumlah daerah. Beragam motif dan corak sarung turut dipamerkan.
Baca juga: Ragam Gaya Sarung Kekinian di Festival Sarung 2019
Jokowi pun hadir mengenakan sarung merah tua dipadukan dengan kemeja putih dan berselop hitam.
"Saya tadi melihat dari beberapa provinsi yang kita miliki semuanya memiliki sarung baik tenun, songket, ada yang berupa batik. Inilah kekayaan budaya yang harus ditempatkan pada tempat paling baik. Sebagai penghargaan kita atas karya dan produksi setiap provinsi yang berbeda-beda corak motif dan warna. Memiliki filosofi tinggi," tandas Presiden.
Acara ini dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Ketua Dewan Petimbangan Presiden, Sri Adiningsih, dan Ketua Umum Panitia Pelaksana Festival Sarung Indonesia IGK Manila.(OL-5)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved