Kampanye Dinilai Alami Kemunduran dan tak Cerdaskan Pemilih

PENGAMAT politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai kampanye yang sudah berlangsung kurang lebih lima bulan didominasi hoaks dan fitnah, sehingga minim edukasi bagi pemilih.

"Publik seharusnya dijadikan subyek pemilu yang berhak atas kampanye yang mendidik, edukatif dan mencerdaskan. Kampanye saat ini didominasi hoaks, saling menjatuhkan, saling fitnah, saling menyebarkan kebencian dan sebagainya. Bagi saya, kampanye mengalami kemunduran dan itu bencana, sangat disayangkan," ungkap Syamsuddin di Kantor Jenggala Center, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (28/2).

Baca juga: Mendagri: Perekaman E-KTP Dekati 98%

Akibat banyaknya penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian saat masa kampanye, Syamsuddin menganggap, hal tersebut berpotensi menyebabkan angka golput yang tinggi.

"Fenomena kampanye yang tidak sehat itu, yang saling fitnah, hoaks, ada kekecewaan bukan saja pada sistem pemilunya tapi juga kekecewaan pada sistem politik kita, dan itu berpotensi untuk golput. Tingkat partisipasi pemilih kita lebih rendah dibanding pemilu sebelumnya. Nah, ini ada hubungannya dengan itu," ujarnya.

Syamsuddin juga menyatakan kampanye dalam Pemilu 2019 yang tidak mencerdaskan pemilih tersebut akibat akumulasi kegagalan pendidikan politik yang dilakukan partai politik, negara, dan elemen civil society. "Ketika minimnya pendidikan soal pemilu, kebangsaan, tumbuh subur lah hoaks. Contohnya, kasus tiga emak-emak di Karawang itu," jelasnya.

Baca juga: Nama Prabowo Hingga Rocky Gerung Disebut dalam Dakwaan Ratna

Lebih lanjut, ia mengatakan sebaiknya masyarakat saat ini bijak membatasi informasi yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Negara, katanya, harus menjamin setiap warganya mendapatkan hak konstitusionalnya untuk dapat menyuarakan hak pilihnya.

"Kalau negara, KPU kali ini yang berwenang tidak bisa memastikan warganya tidak mendapatkan hak pilihnya, pada dasarnya aspek pemilu telah gagal dilaksanakan. Soal E-KTP warga asing yang di Cianjur itu sangat hati-hati agar tidak disalahgunakan oleh pihak jahat. Sebagai aktualiasai kedaulatan rakyat, pemilu harus berlangsung secara transparan dan Adil," pungkasnya. (OL-6)